Sabtu, 21 Oktober 2017

PGRI: Indonesia Darurat Guru Karena CPNS "Titipan"

id pgri, guru
PGRI: Indonesia Darurat Guru Karena CPNS
Guru (ANTARA)
Ini serius kami sampaikan bahwa Pemerintah menggunakan data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah
Jakarta (antarasulteng.com) - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengungkapkan Indonesia selama ini mengalami darurat guru SD karena banyaknya "titipan" calon pegawai negeri sipil di daerah sehingga menyebabkan guru honorer menumpuk, katanya di Jakarta, Kamis.

"Kami melaporkan kepada Wapres Jusuf Kalla bahwa saat ini terjadi kekurangan guru yang sangat besar di Indonesia, terutama guru sekolah dasar," kata Sulistyo di Kantor Wakil Presiden.

Hingga saat ini, PGRI mencatat sedikitnya sekolah dasar kekurangan 400 ribu orang guru berstatus PNS yang tersebar merata di seluruh wilayah Tanah Air, dan angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya.

Menurut Sulistyo, darurat guru itu terjadi karena Pemerintah tidak memiliki data akurat mengenai jumlah guru yang ada di Tanah Air.

Selama ini, pemerintah menyatakan jumlah guru berstatus PNS sudah mencukupi sehingga perlu dilakukan moratorium.

Namun, data tersebut ternyata salah menurut catatan PGRI karena ikut menyertakan pegawai guru honorer dalam daftar ketersediaan guru.

"Ini serius kami sampaikan bahwa Pemerintah menggunakan data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah," katanya.

Sulistyo menuturkan data yang selama ini digunakan Pemerintah adalah termasuk jumlah guru honorer yang belum berstatus PNS, sehingga seolah-olah kebutuhan guru di dalam negeri sudah lebih dari cukup.

"Padahal, merekalah (guru honorer) yang sekarang mengisi kekurangan guru itu. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di Indonesia sudah cukup, padahal mereka itu status kepegawaiannya saja tidak jelas, honornya juga tidak manusiawi," katanya.

Seharusnya, guru-guru honorer yang didahulukan untuk diseleksi menjadi CPNS, kata Sulistyo. Namun dia menemukan bahwa "permainan" data ternyata selama ini terjadi di tingkat kabupaten-kota.

"Pemerintah sebenarnya tidak punya data pegawai guru Kategori 1 dan Kategori 2. Setelah kami minta MenPANRB untuk memprosesnya, baru kemudian BKD melakukan pendataan. Di situlah data-data siluman banyak dimasukkan. Motif siluman itu ya untuk meng-gol-kan orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan untuk diterima menjadi PNS," ungkapnya.

Dampak dari kekurangan guru tersebut adalah menurunnya kualitas pendidikan karena tidak ada pendidikan yang baik tanpa guru baik.

"Guru yang baik itu bisa dilihat dari jumlah ketercukupannya di sekolah-sekolah," ujarnya.(skd)

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Baca Juga