Selasa, 25 Juli 2017

Romahurmusiy: Dualisme Tidak Pengaruhi Penjaringan Peserta Pilkada

id ppp
Romahurmusiy: Dualisme Tidak Pengaruhi Penjaringan Peserta Pilkada
Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (anatara)
Tidak ada yang ragu soal pilkada. Semua tahapan penjaringan tetap dilakukan dan seluruh bangunan struktur partai tetap solid di seluruh Indonesia
Palu,  (antarasulteng.com) - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy berpendapat dualisme kepemimpinan di tingkat pusat tidak berpengaruh pada penjaringan bakal peserta pemilihan kepala daerah di Indonesia.

"Tidak ada yang ragu soal pilkada. Semua tahapan penjaringan tetap dilakukan dan seluruh bangunan struktur partai tetap solid di seluruh Indonesia," kata Romahurmuziy (Romi) di Palu, Sabtu sore.

Romi bersama sejumlah jajaran DPP lainnya hadir di Palu guna menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah PPP Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Palu, Sabtu malam.

Sebelum pembukaan Muswil, Romi menyempatkan diri bertemu dengan perwakilan media di Kota Palu dan sekaligus memberikan penghargaan kepada sejumlah media yang telah banyak memberitakan dinamika demokrasi di daerah khususnya PPP.

Pada kesempatan tersebut Romi memberikan penjelasan detail sehingga DPP PPP yang ia pimpin tetap melaksanakan rekruitmen bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Romi sejak terbentuknya kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtamar VIII di Surabaya 15-17 Oktober 2014 maka Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusaan DPP PPP pada 28 Oktober 2014 yang ditandatangi Menkum Dan HAM RI Yasonna H Laoly.

Namun pada 30 Oktober-2 November 2014 kegiatan Muktamar juga dilaksanakan oleh mantan ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali. Hasilnya didaftarkan ke Kemenkum HAM dengan Ketua Umum H Djan Faridz, namun permohonan tersebut ditolak.

Karena penolakan itu Suryadharma Ali pada 29 Oktober 2014 mendaftarkan gugatan terhadap Kemenkum HAM di PTUN Jakarta.

Pada 6 November 2014PTUN terbit penetapan sela menunda pelaksanaan SK Menkumham yang sebelumnya mengesahkan Rommahurmuziy.

"Itu hanya penetapan sela yang menunda, tetapi bukan menunda keberlakuan SK Menkum HAM," kata Romi.

Romi mengatakan klaim dualisme PPP tersebut hanya ramai di media massa dan itu hanya dilakukan segelintir orang. (skd) 

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Baca Juga