Palu, (antarasulteng.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada lima daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) berdasar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014.
Kepala BPK Perwakilan Sulteng M Bayu Sabartha menyerahkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah wilayah provinsi itu kepada masing-masing daerah di Gedung BPK Perwakilan Sulteng di Palu, Kamis.
Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Unauna, Donggala dan Kota Palu.
Penyerahan hasil pemeriksaan itu dihadiri oleh lima kepala daerah tersebut masing-masing yakni Sofyan Mille (Banggai), Lania Laosa (Banggai Kepulauan), Kasman Lassa (Donggala), Damsik Ladjalani (Tojo Unauna) dan Wakil Wali Kota Mulhanan Tombolotutu.
BPK memberikan piagam penghargaan kepada mereka atas prestasi kepemimpinan mereka dalam penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2014.
Dari lima bupati/wakil wali kota yang hadir hanya Bupati Donggala Kasman Lassa yang menerima plakat dari BPK dengan alasan piagam penghargaan dari BPK RI tertinggal di Jakarta.
Sementara itu enam daerah lainnya yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian adalah Kabupaten Sigi, Tolitoli, Buol, Poso, Parigi Moutong dan Morowali.
Bupati Tojo Unauna Damsik Ladjalani mewakili seluruh bupati yang menerima opini WTP mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan terutama soal aset daerah yang hingga saat ini masih perlu dibenahi.
"Walaupun sesungguhnya keberadaan aset itu sudah bisa ditelusuri," katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Tolitoli Andi Ahmad Syarif mengatakan hasil pemeriksaan BPK tersebut akan menjadi acuan bagi legislatif dalam tugas pengawasan keuangan daerah.
"Tujuannya untuk menekan terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah sehingga perlu pengawasan dari DPRD," kata Syarif. (skd)
Berita Terkait
Bupati Morut serahkan laporan keuangan Pemerintah daerah TA 2023 kepada BPK RI
Minggu, 31 Maret 2024 0:03 Wib
Sigi pastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah
Kamis, 28 Maret 2024 13:57 Wib
KPK segera sidangkan eks Kepala BPK Papua Barat di Pengadilan Tipikor
Kamis, 21 Maret 2024 13:02 Wib
KPK periksa empat ASN Kemenhub terkait pengondisian audit BPK
Jumat, 23 Februari 2024 14:24 Wib
BPK: Pemeriksaan dilakukan terarah dan berikan hasil yang tepat
Kamis, 1 Februari 2024 9:53 Wib
BPK lakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bappenas 2023
Kamis, 1 Februari 2024 9:38 Wib
BPK apresiasi Kejaksaan RI jadi penyetor keuangan negara tertinggi
Selasa, 23 Januari 2024 11:22 Wib
Gubernur-Sulteng: LHP jadi petunjuk Pemda untuk perbaikan kinerja
Kamis, 18 Januari 2024 5:35 Wib