Anggaran Pilkada diperkirakan membengkak pascakenaikan BBM

Palu (ANTARA News) - Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, diperkirakan mengalami pembengkakan dari yang direncanakan semula bila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) April mendatang.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Morowali Maksom Bachmid di Palu, Kamis sore mengatakan, Pilkada Morowali baru akan dilaksanakan setelah April mendatang.

"Begitu harga BBM naik, otomatis berpengaruh terhadap kenaikan barang dan transportasi. Anggaran pilkada bisa kena imbasnya," kata Maksom.

Dia mengatakan, dampak yang berpengaruh nantinya antara lain biaya transportasi, karena harus menyesuaikan dengan harga baru. Apalagi di Kabupaten Morowali, dari 18 kecamatan di sana, lima diantaranya berada di kepulauan.

Dampak kedua kata Maksom adalah biaya cetak surat suara karena industri percetakan juga pasti akan menyesuaikan harga bahan baku dan operasional.

"Kalau tidak segera kita antisipasi, saya khawatir akan berpengaruh besar," katanya.

Dia mengatakan penyelenggara pilkada maupun pengawas pilkada akan menanggung risiko jika ada penyesuaian harga. Sementara di sisi lain, anggaran untuk Pilkada Morowali sudah ditetapkan.

Khusus untuk Panwaslu sendiri kata Maksom, telah ditetapkan sebesar Rp3,5 miliar dari Rp5,9 miliar yang diajukan. Minimnya anggaran tersebut kata dia, terpaksa harus memangkas sejumlah item pembiayaan.

"Kalau BBM naik, otomatis berpengaruh lagi. Bisa tambah susah nanti panwaslu," katanya.

Sementara itu untuk anggaran yang dialokasikan ke KPU Morowali sebesar Rp13 miliar dari Rp18,6 miliar yang diajukan.

Penanggungjawab Divisi Teknis Penyelenggara dan Hukum KPU Morowali Harun Nyak Itam mengatakan biaya tersebut tidak cukup untuk membiayai pilkada satu putaran.

Sementara KPU diamanahkan oleh undang-undang untuk menyusun anggaran dua kali putaran. (A055/Z002)