Bupati Parimo Paparkan Calon DOB Di DPR

Palu,  (antarasulteng.com) - Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Samsurizal Tombolotutu mengatakan telah memaparkan kesiapan pembentukan dua calon daerah otonom baru (DOB) yang terpisah dari Parimo, dihadapan anggota Komisi II DPR RI.

"Saya mendapat giliran ketiga untuk menyampaikan rencana pemekaran dua calon DOB di Kabupaten Parigi Moutong dihadapan para anggota Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (2/9)," katanya ketika dihubungi dari Palu, Kamis.

Bupati Samsurisal mengatakan ada sejumlah daerah calon DOB yang juga bersama-sama dibahas dalam pertemuan dengan Komisi II tersebut di antaranya DOB Kabupaten Bone Selatan, Luwu Tengah dan Balanipa di Sulsel.

Pertemuan itu dipimpin Dr Wahidin Halim MSi dari Fraksi Demokrat dan Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar dan dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI.

Bupati Samsurizal dalam paparannya mengatakan pembentukan dua DOB Kabupaten Moutong dan Tomini Raya bukan dilakukan dengan pendekatan geopolitik melainkan melalui pendekatan geostragis.

Hal itu untuk membantu pertahanan keamanan di wilayah timur Indonesia, mengingat dua calon DOB ini berdekatan dengan daerah yang disengketakan antara Indonesia Malaysia yaitu pulau Ambalat.

Karena itu katanya, untuk membangun kekuatan pertahanan keamanan negara, maka dua calon DOB dipersiapkan untuk mendukung kekuatan tempur di darat, laut dan udara.

Khusus calon DOB Kabupaten Moutong dipersiapkan sebagai pangkalan angkatan udara. Sementara calon DOB Kabupaten Tomini Raya sebagai pangkalan angakatan laut dan Kabupaten induk Parimo sebagai basis pertahanan angkatan darat, mengingat wilayah selatan Parigi merupakan lumbung pangan.

"Pendekatan geostrategis Hankamnas ini sudah kami sampaikan sebelumnya kepada Panglima TNI dan tim dari Mabes saat meninjau kedua calon DOB itu beberapa waktu lalu.

Prinsipnya, kata Bupati Samsurizal, Panglima TNI sudah setuju. "Kami tinggal menunggu rekomendasi dari beliau,"katanya.

Ia meminta Komisi II DPR membantu memuluskan perjuangan masyarakat ini,karena sudah sangat lama dinanti.

Pembentukan dua DOB ini juga sangat mendesak dilakukan, mengingat wilayah Kabupaten Parimo yang begitu luas dengan bentangan garis pantai sepanjang 472 km, sehingga menyulitkan bagi Pemerintah di Kabupaten Induk dalam rentan kendali pemerintahan.

"Kebutuhan masyarakat ini harus kita sahuti, karena dengan adanya pemekaran, pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat dengan begitu akan memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Bupati juga mengatakan Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman menyambut baik pembentukan DOB ini. Namun, dia mengingatkan semua pihak mentaati ketentuan yang diatur oleh undang undang.

Sementara Anggota Komisi II dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Supratman, juga mengingatkan kepada kawan kawannya di DPR RI untuk segera merespon kebutuhan masyarakat itu.

Dia tak ingin pembentukan dua DOB ini berakhir anarkis seperti pembentukan DOB Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara.

"Ada pengalaman menarik dua pemekaran terakhir di Sulawesi Tengah yaitu Morowali Utara dan Banggai Laut berakhir dengan kekerasan," katanya.

Karena itu, rencananya, kata Supratman, Komisi II DPR RI akan meninjau kedua calon DB di Sulteng.

Dukungan yang sama juga disampaikan politisi PAN, Amran, dari dapil Sulawesi Selatan.

Menurutnya, Komisi II DPR RI mendukung pemekaran yang sedang diperjuangkan pemerintah daerah bersama masyarakat. Karena itu, Komisi II DPR RI rencana dalam waktu dekat dekat akan memanggil Kemendagri untuk mendiskusikannya.