Palu (antarasulteng.com) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah menilai kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik mulai Januari 2016 merupakan langkah yang tepat namun pelaksanaannya seharusnya bertahap.
"Kami mendukung kebijakan tersebut karena dugaan kami, banyak pelanggan listrik PLN yang sudah cukup mampu masih menggunakan listrik bersubsidi dengan daya 450 dan 900 Volt Amphere (VA)," kata Salman Hadiyanto, pelaksana Ketua YLKI Sulteng yang dihubungi Antara Palu, Kamis.
Salman mengingatkan pemerintah bahwa segala bentuk kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya beban konsumen, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan.
"Jadi kalau nanti subsidi listrik dikurangi, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan seperti pemadaman listrik diminimalisasi, tegangan listrik dijaga agar selalu normal dan keluhan pelanggan diresponse dengan wajar dan cepat," ujarnya.
YLKI, kata Salman, akan mengawal para pelanggan listrik yang dirugikan terkait dengan kebijakan pengurangan subsidi ini bila mereka terlibat sengketa konsumen dengan pemerintah sebagai penyedia pelayanan.
"Jelas kita siap kawal konsumen kalau mereka memang dirugikan dalam penerapan kebijakan ini," ujar Salman yang juga Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palu itu.
Sementara itu sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Palu menolak keputusan pemerintah mencabut subsidi listrik karena akan semakin membebani mereka dalam menjalankan kegiatan usaha.
"Kami keberatan atas rencana itu, biaya listrik kami akan naik dua kali lipat, padahal kondisi usaha dewasa ini semakin memprihatinkan," kata Baharuddin, seorang pelaku UKM bidang reparasi kursi di Palu.
Sementara itu, Manager PT.PLN Area Palu Novalince Pamuso menegaskan bahwa pihaknya mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan telah mulai menyisir pelanggan listrik bersubsidi yang terbilang mampu tetapi masih menggunakan listrik PLN berdaya 450 dan 900 VA.
Ia mengatakan kemungkinan besar jumlah keluarga mampu pengguna listrik bersubsidi yakni daya 450 dan 900 VA cukup banyak, namun PLN belum bisa mendeteksi mana konsumen yang layak dan tidak layak lagi menerima subsidi listrik.
PLN telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk megidentifikasi keluarga-keluarga miskin yang benar-benar masih membutuhkan bantuan listrik bersubsidi. (R007/B008)
YLKI Sulteng: Pengurangan Subsidi Listrik Tepat
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (antaranews)
...segala bentuk kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya beban konsumen, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kata Salman.
