Sosiolog: Agama Bukan Sumber Radikalisme

Palu (antarasulteng.com) - Sosilolog Universitas Tadulako (Untad) Palu DR Jamaluddin Mariadjang mengatakan agama bukan merupakan sumber radikalisme tetapi disebabkan oleh karena tekanan pada satu ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat.

Saat diminta tanggapannya terkait gerakan menangkal radikalisme atas nama agama di Palu, Sabtu, Jamaluddin mengemukakan pemahaman radikal dari agama perlu dilakukan, karena agama harus dipahami secara mendalam dan mengakar.

Sementara dalam sejarah kemanusiaan yang panjang, manusia selalu diliputi oleh kekerasan.

"Dibalik semuanya adalah reaksi atas ketidakadilan kekuasaan," ungkapnya.

Jamaluddin menerangkan bahwa hal tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan mengambil simbol-simbol agama untuk menjadi landasan dan bereaksi atas ketidakadilan dari kekuasaan yang ada.

Menurut dia, fenomena ini terlihat semacam ektrimisme dalam kegiatan yang mengarah pada kekuasaan.

Ia mencontohkan konflik di Poso, Sulawesi Tengah, merupakan konflik yang menimbuklan pergerakan mengatasnamakan agama dan pada akhirnya menggungat ketidakadilan kekuasaan.

"Secara praktis saya adalah orang yang berpendirian bahwa kekuatan politik yang mengatasnamakan agama, akan menarik orang-orang yang syahwat kekuasaannya besar. Itu akan menimbulkan potensi untuk melawan kekuasaan pemerintah," ungkapnya.

Ia meyakini bahwa kelompok yang menginginkan sepenuhnya kekuasaan nantinya membawa simbol-simbol agama. Selain itu adanya partai-partai agama yang menggoda orang yang asas perjuangannya dan spirit atasnama agama.

"Sehingga seolah-olah komunitas agama merupakan sarana yang bagus untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat," ungkapnya.

Ia juga melihat fenomena yang sama terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), adanya tokoh politik begitu bernafsu membawa pemuka agama tertentu untuk mendapatkan suara rakyat.

Menurut dia, tidak boleh ada politisasi agama, karena itu akan membuka potensi konflik.

"Sistem perpolitikan kita sebisanya menghindarai klaim-klaim kepentingan politik mengatasnamakan agama, karena itu berbahaya dalam kerukunan," ujarnya.