Palu, (antarasulteng.com) - Relawan Nasional Kerakyatan pendukung pasangan Rusdi-Ihwan (NKRI) menduga data C1 atau dokumen hasil perhitungan suara pemilihan GubernurWagub Sulawesi Tengah, dimainkan oleh oknum tertentu untuk memenangkan salah satu kandidat.
"Pelaporan data formulir C1 untuk Pilgub Sulteng diduga sengaja diperlambat oleh beberapa KPUD kabupaten atau kota," ungkap koordinator relawan NKRI Ridha Shaleh, Sabtu.
Dugaan tersebut berlandaskan pada data rekapitulasi C1 yang dipublikasikan melalui website KPU Sulteng usai pencoblosan, dimana Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menjadi daerah pertama yang menyelesaikan pelaporkan data C1 ke pusat tabulasi KPU Sulteng yakni 99,23 persen.
Disusul Kabupaten Banggai Laut (Balut) yakni 55,15 persen, Kabupaten Donggala 41,71 persen, Kabupaten Buol 38,64 persen, Kota Palu 35,43 persen dan Kabupaten Tolitoli 23, 58 persen.
Sementara Kabupaten Touna, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai baru melaporkan data C1 di bawah 10 persen.
"Indikasi kesengajaan melambatkan masuk data hasil penghitungan sangat kelihatan. Masak dua kabupaten yang jauh yakni Bangkep dan Balut itu sudah hampir menyelesaikan pelaporannya, sementara kabupaten yang dekat ke ibu kota seperti Parimo, Donggala, Kota Palu dan Sigi sampai saat ini pelaporannya belum mencapai 50 persen. Ini ada indikasi kesengajaan menunda-nunda pelaporan formulir C1," kata Edang, sapaan akrab Ridha Shaleh.
Menurut dia, jika alasan keterlambatan pelaporan karena jaringan internet dan jarak wilayah yang cukup jauh, hal itu tidak bisa dibenarkan sebab kabupaten terjauh seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut hampir menyelesaikan pengiriman data C1.
Sementara Kabupaten Banggai yang memiliki akses jaringan dan kondisi geografis yang memungkinkan baru melaporkan data C1 sebanyak 0,28 persen atau baru dua TPS dari 711 TPS yang ada.
Indikasi kesengajaan ini, kata Ridha, dibuktikan dari daerah yang tidak melaksanakan pilkada bupati dan wakil bupati seperti Parigi Moutong, Buol, Morowali dan Donggala.
Pihaknya mendesak Bawaslu dan KPUD provinsi Sulwesi Tengah melakukan pengawasan ketat di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah, dan segera mengambil sikap terhadap KPUD Kabupaten yang lambat memasukan data formulir C1.
"Kami meminta semua KPUD kabupatenkota di Sulawesi Tengah tetap menjaga kehormatan pilkada, tetap menghormati suara rakyat dengan pengawasan melekat pada proses pengantaran dokumen hasil pemnghitungan suara dari TPS hingga ke KPUD kabupaten/kota," ujarnya.
Relawan NKRI: Data C1 Terindikasi Dimainkan
Ilustrasi (antaranews)
Kami meminta semua KPUD kabupatenkota di Sulawesi Tengah tetap menjaga kehormatan pilkada, tetap menghormati suara rakyat dengan pengawasan melekat pada proses pengantaran dokumen hasil pemnghitungan suara dari TPS hingga ke KPUD kabupaten/kota
