Wabup : Jangan Jadikan PNS Sebagai Mata Pencaharian

id Parigi, PNS,

Wabup : Jangan Jadikan PNS Sebagai Mata Pencaharian

Wakil Bupati Parimo, H Badrun Nggai menyematkan kartu peserta menandai dimulainya Prajabatan CPNS Golongan I, II dan III di lingkup Pemkab Parimo, di auditorium kantor Bupati, Senin (22/2). (humas)

“Ini yang sangat keliru, ketika sudah terima SK 80 persen langsung dianggunkan ke bank, sampai-sampai gaji nihil, nah pegawai seperti ini yang susah, akhirnya pergi cari tambahan di luar dan tidak masuk kantor,” kata Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai
Parigi (antarasulteng.com) - Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai mengatakan saat ini banyak pegawai negeri sipil yang keliru memahami kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil sehingga menjadikan jabatan tersebut sebagai sumber pencaharian baginya.

“Ini yang sangat keliru, ketika sudah terima SK 80 persen langsung dianggunkan ke bank, sampai-sampai gaji nihil, nah pegawai seperti ini yang susah, akhirnya pergi cari tambahan di luar dan tidak masuk kantor,” kata Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai dalam sambutannya ketika membuka Prajabatan CPNS Golongan I, II dan III di lingkup Pemkab Parimo, di auditorium kantor Bupati, Senin (22/2).

Ia berpesan kepada peserta Diklat Prajabatan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sunguh-sungguh sehingga mampu menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bisa meneruskan tongkat estafet yang memiliki wawasan yang baik dan memiliki integritas sehingga mampu mendorong pembangunan di daerah.

Sementara itu, Kepala Diklat Provinsi Sulawesi Tengah Drs Rivailof MSi dalam sambutanya mengaku bersyukur karena atas bantuan semua pihak Kabupaten Parimo dan Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Pegawai negeri Sipil.

"Atas upaya tersebut Kabupaten Parimo dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Akreditas B," katanya.

Rivailof juga mengatakan bahwa sumber daya aparatur yang profesional  dan mampu untuk melakukan tugas fungsi pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan untuk menunjang terwujudnya agenda pemerintahan dan pembangunan.

"Hal tersebut dapat kita lakukan antara lain dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada calon pegawai negeri sipil dan diklat-diklat lainnya yang sesuai dengan jabatan," ujarnya.

Rivailof menambahkan bahwa pengabdian kepada bangsa dan Negara melalui pelaksanaan tugas poko dan fungsinya selaku PNS maupun aparatur sipil negara tentunya kita semua selalu dituntut bekerja lebih kreatif, transparan dan akuntabel.

"Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan kepala lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2015 pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan  calon PNS golongan 1, 2 dan 3 yang diangkat dari tenaga honorer dari K1 dan K2," katanya.

Riana Monoarfah mengatakan, tujuan dilaksanakannya diklat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika aparatur sipil negara dan menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu terkait persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam mewujutkan kepemerintahan yang baik.

"Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Belajar diklat kabupaten Parigi Moutong yang diikuti sebanyak 508 orang peserta,” ujarnya.(R077)