Ketua BPK Minta Periksa PLN Lebih Ketat

id bpk, azhar

Ketua BPK Minta Periksa PLN Lebih Ketat

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Harry Azhar Azis (untad.ac.id)

Kita periksa PLN lebih ketat ya...
Palu,  (antarasulteng.com) - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis meminta kepada BPK Perwakilan Sulawesi Tengah agar memeriksa lebih ketat kinerja keuangan PT. PLN Persero di Sulawesi Tengah terkait pemadaman lampu yang terjadi secara ekstrim di hampir semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

"Kita periksa PLN lebih ketat ya," kata Harry di hadapan sekitar 500 mahasiswa pascasarjana dan strata satu Universitas Tadulako dan IAIN Palu saat memberikan kuliah umum di Universitas Tadulako Palu, Kamis.

Pernyataan itu dikemukakan Harry terkait permintaan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Prof. Dr Faturachman MP agar Ketua BPK RI menjembatani aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah terkait percepatan pembangunan kelistrikan di daerah ini.

"Mohon bantuan Ketua BPK bagaimana caranya agar kami tidak lagi `habis terang terbit gelap`," katanya disambut riuh tepuk tangan peserta yang hadir.

Harry juga merasakan langsung kondisi tersebut saat dirinya menggelar pertemuan dengan jajaran BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu, Kamis siang.

Saat pertemuan itu tiba-tiba listrik padam sehingga harus beralih ke mesin diesel milik BPK Perwakilan Sulawesi Tengah.

Demikian halnya saat berlangsungnya kuliah umum di Universitas Tadulako juga terjadi pemadaman sehingga kampus terbesar di Sulawesi Tengah itu terpaksa menggunakan mesin sendiri.

Harry berkomitmen akan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Sejak dirinya diangkat menjadi Ketua BPK berbagai prestasi telah diraih BPK antara laiin BPK RI mendapat kepercayaan untuk memeriksa Badan Atonom Dunia.

Selain itu dari 160 negara yang memiliki lembaga pemeriksa keuangan, BPK salah satunya dipercayakan untuk menentukan standar akuntansi keuangan publik yang akan dijadikan standar pengelolaan keuangan dunia.

"Kita juga mendapat kepercayaan sebagai badan anti korupsi dunia," katanya.