HPI: Pemda Touna Harus Pertimbangakan Izin BTNKT

Palu, (antarasulteng.com) - Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Sulawesi Tengah meminta Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una (Touna) untuk mempertimbangkan kembali izin operasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT).

"Kebijakan tentang pembentukan BTNKT ditolak oleh seluruh kepala desa yang berada di wilayah Kepulauan Togean karena menurut masyarakat setempat, akan berdampak pada menurunyan perekonomian rakyat," kata Sekertaris HPI Sulteng Saiful Hulungo saat dihubungi dari Palu, Kamis.

Menurut Saiful, ditolaknya kebijakan tersebut karena adanya konflik ruang antara masyarakat dengan pihak BTNKT.

"Kalau DPRD berdalih bahwa akan memberikan rekomendasi kepada balai agar melakukan sosialisai kepada masyarakat, saya kira itu jawaban terlambat," ungkapnya.

Menurut Saiful, sosilisasi tersebut sudah dilakukan, bahkan pemerintahan sebelumnya sudah beberapa kali studi banding di sejumlah daerah lainnya, akan tetapi, masyarakat tetap menolak.

Saiful juga menekankan bahwa masyarakat di kepulauan tidak lagi membutuhkan sosilisasi karena yang dibutuhkan adalah bagaimana penyelesaian konflik ruang.

Ia menjelaskan, kepulauan Togean adalah pulau-pulau yang berpenghuni, ketika batas zonasi itu dibentuk maka setuju atau tidak, masyarakat harus taat terhadap aturan balai taman nasional. Sementara obyek lapangan pekerjaan masyarakat sebagian besar nelayan dan petani.

"Kalau masyarakat dibatasi beraktivitas di perairan dan hutan dibatasi, masyarakat kepulauan mau beraktifitas dimana," ujarnya.

Menurut Saiful, pemerintah tidak perlu bicara balai taman nasional, yang nyata di lokasi saat ini adalah PT Walea, perusahaan pariwisata yang beoperasi di Kecamatan Walea Besar telah menimbulkan konflik sosial dalam pengelolaan tata ruang. Sampai hari ini Pemda Touna tidak mampu mencabut izin perusahaan tersebut.

"Jadi Pemda Touna perlu mempertimbangkan kembali izin operasi BTNKT di wilayah Kepulauan," tutup Saiful.