Palu (antarasulteng.com) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 15 persen dari seluruh produksi beras di daerahnya untuk dijual ke Bulog dalam rangka pengadaan pangan untuk stok nasional.
"Jangankan 10 persen, 15 persen juga kami siap," kata Sekretaris Kabupaten Parigi Moutong H. Ekka Pontoh, SH pada rapat koordinasi membahas penguatan ketahanan pangan dan pembatasan penjualan beras ke luar provinsi yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di Palu, Selasa.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bulog Sulteng, Maruf, meminta kepada para bupati untuk mengalokasikan sebanyak 10 persen dari produksi beras masing-masing untuk dijual ke Bulog agar pengadaan beras untuk stok pangan nasional bisa terealisasi.
Menurut Maruf, pengadaan beras di Sulteng dalam beberapa tahun terakhir sering tidak mencapai target karena beras Sulteng banyak dijual ke luar provinsi seperti Gorontalo, Sulawesi Utara dan Kalimantan dengan alasan harga jual lebih tinggi dibanding harga pembelian pemeirntah.
Ia memberi contoh, pengadaan beras 2016 yang ditargetkan 40.000 ton, hingga bulan Juni baru terealisasi 4.900 ton. Akibatnya, kebutuhan beras untuk penyaluran kepada keluarga miskin (rastra), bencana alam dan operasi stabilisasi harga, harus didatangkan dari provinsi lain, bahkan beras impor.
Dalam pertemuan yang dihadiri Danrem 132/Tadulako Palu itu, para bupati penghasil beras di Sulteng sepakat memenuhi permintaan tersebut, namun hanya Kabupaten Parigi Moutong yang berkomitmen mengalokasikan 15 persen dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp7.300/kg.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola memberikan waktu sepekan kepada semua bupati untuk membuat kesepakatan bersama (MoU) antara bupati dengan berbagai pihak di daerah masing-masing seperti pengusaha beras, asosiasi petani dan penggilingan beras, bahkan tengkulak beras dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kuota 10 persen penjualan ke Bulog.
"Kalau kuota 10 persen untuk Bulog sudah terpenuhi, silahkan jual yang sisanya itu ke daerah lain. Jadi saya tidak minta seluruhnya beras saudara untuk dijual ke Bulog, hanya 10 persen saja, supaya stok pangan kita aman, harga tidak naik sehingga ekonomi bisa tumbuh dan stabil tanpa diganggu inflasi," ujar Longki.
Menurut dia, Sulteng memproduksi beras sekitar 1,2 juta ton gabah kering giling atau sekitar 600.000 ton beras. Bila 10 persennya di jual ke Bulog, itu berarti jumlahya 60.000 ton, sementara target pengadaan Bulog tahun ini hanya 40.000 ton.
Pada kesempatan itu Danrem 132/Tadulako berharap agar truk-truk pengangkut beras yang akan keluar dari Provinsi Sulteng wajib membawa surat keterangan bahwa pemilik atau pedagang tersbeut sudah memenuhi kewajiban menjual beras produksinya sebanyak 10 persen kepada Bulog.
