Palu, (antarasulteng.com) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sulawesi Tengah Patta Tope mengatakan dana bagi hasil (DBH) untuk daerah ini dipotong oleh pemerintah pusat sebesar Rp5 miliar akibat revisi APBN Perubahan tahun 2016.
Ia mengatakan di Palu, Selasa, revisi APBN Perubahan tersebut ikut mempengaruhi struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016.
Menurut dia, ada tiga hal yang memengaruhi yakni pemotongan dana alokasi khusus (DAK), pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan sejumlah program pemerintah pusat di Sulteng dipastikan akan tertunda.
"Untuk nilai DAK yang dipotong saya lupa berapa besarnya, tetapi untuk DBH, Sulteng terkena imbas Rp5 miliar," ungkapnya.
Sementara itu, terkait serapan APBD Sulteng tahun 2016 sampai bulan Agustus, yang masih berada pada angka 52,99 persen, dia mengatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU).
"Untuk dua daerah di Sulteng, Banggai dan Banggai Kepulauan bukan di potong tapi ditunda, karena pemerintah pusat memperkirakan bahwa serapan anggaran akhir tahun tidak sesuai target," ujarnya.
Untuk Pemprov Sulteng, Patta Tope tetap optimistis bahwa serapan anggaran nantinya masih berada pada angka 90 persen.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan untuk melakukan pemangkasan APBN perubahan sebesar Rp133 triliun.
Angka tersebut berdasarkan pengurangan belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun. Selain itu, dana transfer daerah pun ikut dipangkas sebanyak Rp68,8 triliun.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemotongan diarahkan ke aktivitas yang dianggap tidak penting, seperti perjalanan dinas, konsinyering, dan pembangunan gedung pemerintah.
Menkeu menyatakan ada tiga faktor yang mendorong revisi APBN-P 2016. Pertama, tekanan yang berat dari sisi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir. Lalu melemahnya volume dan aktivitas perdagangan dan kondisi ekonomi global yang masih melemah.
Berita Terkait
Pemerintah Inggris janjikan dana untuk lindungi komunitas Muslim
Selasa, 12 Maret 2024 10:11 Wib
Pemanfaatan mata air sebagai sarana rekreasi desa
Rabu, 6 Maret 2024 20:12 Wib
Anggota Komisi X DPR RI usul bentuk kementerian makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:03 Wib
Pemerintah usul kenaikan dana peremajaan sawit jadi Rp60 juta/hektare
Selasa, 27 Februari 2024 14:16 Wib
PUPR gelontorkan total Rp68,8 triliun bagi sarana prasarana dasar IKN
Senin, 26 Februari 2024 16:03 Wib
BPKH gelar "Risk Forum" bahas strategi mitigasi pengelolaan dana haji
Rabu, 21 Februari 2024 16:01 Wib
Seorang kades ditetapkan tersangka korupsi dana desa
Rabu, 7 Februari 2024 6:29 Wib
Investasi dongkrak pendapatan daerah, Bupati Morut kucurkan dana Rp 1 milyar tiap desa
Selasa, 6 Februari 2024 15:17 Wib