Namun kata Wabup, pemerintah daerah Parimo dalam kurun waktu dua tahun terkahir yakni periode 2014-2015, berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
Kata dia, dari 75,463 jiwa atau 17,03 persen jumlah penduduk miskin pada tahun 2013, turun menjadi 74.960 jiwa atau 16,60 persen pada 2014.
Hal tersebut disampaikan Wabup saat membacakan sambutan Bupati Parimo dalam Sidang Paripurna DPRD untuk menyampaikan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS), Kamis.
Meskipun berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 503 jiwa atau 0,43 persen akan tetapi, penurunan dan persentase itu masih jauh dari yang sudah ditargetkan. Penyebabnya, data yang digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait penanggulangan kemiskinan, belum mengacu pada data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).
Selain itu, kata wabup, penyusunan program prioritas SKPD belum berbasis wilayah dan belum terbangunnya senergitas penyusunan RPJMDES yang sesuai dengan RPJMD.
Sementara itu, menyikapi saran fraksi Partai Hanura yang meminta Pemda Parimo agar menitikberatkan program-program pemberdayaan masyarakat, dengan didasari pada kearifan lokal dan dapat dirasakan langsung serta berkesinambungan. Wabup berjanji akan selalu meperhatikan dan mengkaji setiap program pemberdayaan masyarakat dan menyesuaikan dengan keadaan setiap kultur masyarakat di Kabupaten Parimo.
Sedangkan mengenai saran terkait sistem pengelolaan APBD meliputi kebijakan-kebijakan berazaz kepatutan sebagai tolak ukur, suksesnya pencapaian program Pemda Parimo. Wabup mengaku akan memperhatikan dengan sunguh-sunguh dan selalu berupaya, dalam setiap program yang dilaksanakan dengan lebih memfokuskan kepada kemaslahatan masyarakat Kabupaten Parimo.
