Bakorluh: Ketersediaan Penyuluh Sulteng Baru 40 Persen

Palu,  (antarasulteng.com) - Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh P2K) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan tingkat ketersediaan penyuluh di daerah ini baru sekitar 40 persen dari jumlah desa.

"Secara statistik ada sekitar 1.879 desa se-Sulteng, namun jumlah tenaga penyuluh pertanian dengan status pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 760 orang, ditambah penyuluh kontrak sebanyak 180 orang," kata Kepala Sub Bidang Program dan Metode Penyuluhan, Bakorluh P3K Sulteng Wiji Karyono di Palu, Sabtu.

Dengan kekurangan penyuluh itu, kata Wiji, pemerintah melakukan upaya dengan merekrut penyuluh swadaya dan penyuluh daerah yang menjadi kebijakan dari kabupaten/kota, serta penyuluh dari instansi teknis terkait.

"Kalau penyuluh daerah mendapatkan insentif atau honor dari pemerintah setempat, sementara penyuluh swadaya tidak mendapatkan insentif. Tetapi legalitas mereka sama, yakni dibuatkan surat keputusan (SK) oleh bupati atau wali kota," ungkapnya.

Wiji menjelaskan penyuluh swadaya merupakan petani yang memiliki kemampuan lebih di dalam kelompok taninya.

"Karena secara ideal, sesuai dengan keingian pemerintah yakni satu desa satu penyuluh," ujarnya.

Pada dasarnya, kata Wiji, kewajiban penyuluh untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani. Sementara untuk penyuluh PNS mereka telah diberikan insentif dalam bentuk biaya operasioanal penyuluh (BOP) yang dianggarkan melalui APBN. Penyuluh PNS juga diberikan kendaraan operasional dalam bentuk motor.

"Untuk penyuluh swadaya, mereka hanya diberikan dalam bentuk kegiatan bersama kelompok tani, dengan anggaran kegiatan juga disediakan oleh APBN," katanya.

Selain itu, kata Wiji, kondisi penyuluh di Sulteng terkadang naik turun. Maksudnya ketika kinerja penyuluh tersebut sedang baik, maka mereka ada yang ditarik ke dalam jabatan struktural di pemerintahan.

"Bahkan ada yang menjadi camat," ujarnya.

Terkait peningkatan kapasitas penyuluh, Bakorluh P3K Sulteng mendapatkan alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp15 miliar namun anggaran tersebut, hampir 70 persen digunakan untuk BOP.

Sehingga, kata Wiji, tidak ada lagi alasan bahwa penyuluh tidak mempunyai kegiatan atau tidak ada lagi anggaran untuk bertemu petani binaan mereka.

Kegiatan yang dilakukan penyuluh sendiri dimulai dari pendampingan sampai dengan pembuatan demonstrasi dan plot (Dempot). Demplot sendiri merupakan kegiatan pembelajaran kepada petani, baik yang dilakukan oleh penyuluh bersama petani.

"Bakorluh Sulteng terus merupaya untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, demi mencapai swasembada pengan seperti program pemerintah saat ini," tutup Wiji.