Solidaritas Perempuan Kampanyekan Tolak Perdagangan Bebas

id perempuan

Solidaritas Perempuan Kampanyekan Tolak Perdagangan Bebas

Perempuan (Ilustrasi)

Kalau perdagangan bebas masuk ke Sulteng, bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat dengan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan, karena produk impor dari luar harganya jauh lebih murah
Palu,  (antarasulteng.com) - Puluhan aktivis Solidaritas Perempuan (SP) Kota Palu melaksanakan kampanye menolak perdagangan bebas di Anjungan Nusantara pantai Talise Palu, Minggu, untuk memperingati memperingati hari pangan sedunia.

Bentuk kampanye yang dilakukan dengan menyebar stiker dan selebaran kepada pengunjung anjungan yang dipadati warga itu.

Koordinator Program Dewan Eksekutif Solidaritas Perempuan Kota Palu, Kartini Merdekawati mengatakan berbagai perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreements (FTA) telah mendorong liberalisasi di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan maupun program pangan nasional.

Menurut dia, liberalisasi tersebut memaksa Indonesia untuk membuka pasarnya terhadap produk pangan impor. Selain menggeser pangan lokal, kehadiran pangan impor menjadi salah satu sebab terjadinya pemiskinan terutama perempuan yang hidup dari sektor pertanian tradisional.

Kartini menambahkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng) disumbangkan 32,6 persen dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, namun terancam oleh FTA yang ditandai dengan menurunnya produksi pangan dari tahun ke tahun.

"Ini merupakan upaya kami agar kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat Indonesia, khususnya Sulteng," ujarnya.

Kartini menjelaskan jika melihat data perekonomi Sulteng yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk kajian ekonomi regional triwulan II-2016, stabilitas keuangan daerah masih dalam kondisi yang cukup baik.

Selain itu, kondisi ketenagakerjaan juga mengalami perkembangan positif, karena jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 mencapai 1,49 juta orang. Kemudian data dirilis badan pusat statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Sulteng hingga bulan Maret 2016 sebanyak 420.520 jiwa atau 14,45 persen dari seluruh penduduk Sulteng.

"Kalau perdagangan bebas masuk ke Sulteng, bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat dengan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan, karena produk impor dari luar harganya jauh lebih murah," tutup Kartini.