Sebanyak enam dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah berkomitmen untuk menyertakan para pegawai honor (non-Aparatur Sipil Negara) ke dalam program perlindungan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai 2017.
Jumlah tenaga kerja honorer yang berpotensi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu diperkirakan mencapai 30.000-an orang.
"Sudah enam kabupaten yang komitmen dan kami telah menggelar rapat koordinasi sebagai wahana sosialisasi peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada karyawan honorer pemda," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Zulkarnain Nasution kepada wartawan di sela peringatan HUT ke-39 BPJS Ketenagakerjaan di Palu, Senin.
Keenam kabupaten itu adalah Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Banggai, Tolitoli dan Buol. Pihak pemda masing-masing daerah telah berkomitmen menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para tenaga honorer tersebut mulai 2017.
Sekitar 30.000 orang honorer yang berpotensi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari keenam daerah itu, baik tenaga yang menerima honor secara rutin setiap bulan, maupun tenaga yang honornya dibayarkan berdasarkan kegiatan/proyek.
"Nilai iuran BPJS yang akan dibayarkan nanti rata-rata Rp10.000/orang, disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di daerah masing-masing. Di Tolitoli misalnya, iuran hanya Rp9.600-an/orang/bulan, namun di Banggai Rp10.300-an/bulan/orang," ujarnya.
Program perlindungan yang akan diikuti oleh para honorer ada dua yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
Bila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pegawai non-ASN itu dirawat di rumah sakit, yang bersangkutan akan mendapat perawatan sampai pulih, sedangkan bila kecelakaan itu mengakibatkan meninggal dunia, ahli warisnya akan menerima santunan 56 kali upah yang dilaporkan (UMK).
Sementara bila tenaga kerja bersangkutan meninggal karena sakit (bukan krena kecelakaan kerja), maka ahli waris akan menerima manfaat tunai Rp24 juta, ujarnya.
Terkait tujuh kabupaten lain yakni Kota Palu, Kabupaten Poso, Tojo Unauna, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali dan Morowali Utara, yang belum berkomitmen, kata Zulkarnin, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan agar pihak pemda memahami secara baik manfaat program perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini.
Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah mulai dari tingka provinsi sampai kabupaten/kota yang telah mendukung program BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah sehingga jumlah peserta sampai saat ini telah mencapai 80.000 orang, yang terdiri atas peserta penerima upah 59.000 orang dan bukan penerima upah (BPU) sekitar 21.000 orang.
"Hingga November 2016, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu mencatat pencapaian peserta baru dan realisasi pembayaran iuran yang melebihi target yang ditetapkan, dan Insya Allah pada akhir tahun nanti, akan menjadi pencapaian terbaik di antara cabang-cabang se-Indonesia. Ini semua berkat dukungan jajaran pemerintah daerah," katanya.
"Sudah enam kabupaten yang komitmen dan kami telah menggelar rapat koordinasi sebagai wahana sosialisasi peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada karyawan honorer pemda," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Zulkarnain Nasution kepada wartawan di sela peringatan HUT ke-39 BPJS Ketenagakerjaan di Palu, Senin.
Keenam kabupaten itu adalah Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Banggai, Tolitoli dan Buol. Pihak pemda masing-masing daerah telah berkomitmen menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para tenaga honorer tersebut mulai 2017.
Sekitar 30.000 orang honorer yang berpotensi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari keenam daerah itu, baik tenaga yang menerima honor secara rutin setiap bulan, maupun tenaga yang honornya dibayarkan berdasarkan kegiatan/proyek.
"Nilai iuran BPJS yang akan dibayarkan nanti rata-rata Rp10.000/orang, disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di daerah masing-masing. Di Tolitoli misalnya, iuran hanya Rp9.600-an/orang/bulan, namun di Banggai Rp10.300-an/bulan/orang," ujarnya.
Program perlindungan yang akan diikuti oleh para honorer ada dua yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
Bila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pegawai non-ASN itu dirawat di rumah sakit, yang bersangkutan akan mendapat perawatan sampai pulih, sedangkan bila kecelakaan itu mengakibatkan meninggal dunia, ahli warisnya akan menerima santunan 56 kali upah yang dilaporkan (UMK).
Sementara bila tenaga kerja bersangkutan meninggal karena sakit (bukan krena kecelakaan kerja), maka ahli waris akan menerima manfaat tunai Rp24 juta, ujarnya.
Terkait tujuh kabupaten lain yakni Kota Palu, Kabupaten Poso, Tojo Unauna, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali dan Morowali Utara, yang belum berkomitmen, kata Zulkarnin, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan agar pihak pemda memahami secara baik manfaat program perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini.
Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah mulai dari tingka provinsi sampai kabupaten/kota yang telah mendukung program BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah sehingga jumlah peserta sampai saat ini telah mencapai 80.000 orang, yang terdiri atas peserta penerima upah 59.000 orang dan bukan penerima upah (BPU) sekitar 21.000 orang.
"Hingga November 2016, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu mencatat pencapaian peserta baru dan realisasi pembayaran iuran yang melebihi target yang ditetapkan, dan Insya Allah pada akhir tahun nanti, akan menjadi pencapaian terbaik di antara cabang-cabang se-Indonesia. Ini semua berkat dukungan jajaran pemerintah daerah," katanya.
HUT Ke-39 BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palu diperingati secara sederhana dengan upacara dan syukuran yang diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Kacab Palu Zulkarnain Nasution dan diserahkan kepada karyawan termuda dan pensiunan.
