Jakarta (antarasulteng.com) - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah tidak ragu menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
"Saya ingin agar penetapan siaga darurat itu sejak dini. Jangan sudah ada masalah baru keluar surat siaga darurat. Keluarkan segera. Terutama gubernur di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, segera keluarkan. Satu titik api langsung keluarkan," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin.
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017, Presiden juga meminta agar sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, utamanya di wilayah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Papua, di perkuat.
"Semua unsur harus aktif melakukan pengecekan langsung di lapangan, jangan memantau dari belakang meja," tambah Presiden.
Presiden juga mengatakan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan hukuman penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.
"Saya mengingatkan juga pada Panglima TNI pada Kapolri tolong diberikan reward-nya, tapi yang kebakaran juga tidak usah ragu menetapkan punishment (hukuman). Janjian masih tetap," jelas Presiden.
Selanjutnya Presiden berpesan kepada perusahaan swasta agar ikut membangun sekat kanal, bangunan permanen sistem buka tutup untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan lembab selama musim kemarau.
"Jumlah canal blocking tahun lalu ada sekitar 11.000 unit. Tapi ini masih kurang, ini akan dikerjakan oleh PU, Badan Restorasi Gambut oleh Kementerian Kehutanan. Jangan lupa perusahaan swasta yang menjadi pemilik lahan hutan itu harus bertanggung jawab juga untuk canal blocking," katanya.
Presiden juga meminta perusahaan ikut membangun sumur bor yang jumlahnya saat ini masih 516 unit untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan terjadi.
"Kemudian sumur bor jumlahnya masih sedikit pada 2016, 2017 akan dibangun sebanyak-banyaknya. Sekali lagi jika perusahaan swasta sebagai pemilik ini selalu bertanggung jawab membangun sumur-sumur seperti yang kita inginkan setiap kebakaran segera dan cepat bisa diantisipasi dan bisa dipadamkan," katanya.
Selain itu Presiden meminta Posko Pengendalian Kebakaran di tingkat desa dan kecamatan diaktifkan kembali dan masyarakat sekitar dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.
"Kita libatkan masyarakat sekitar dengan sistem patroli bersama dan peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran masyarakat atau dengan mengedukasi masyarakat dengan memberikan pembelajaran pembelajaran pentingnya mengantisipasi kebakaran," jelas dia.
Kesiapan dan kesiagaan untuk operasi udara, patroli udara, hujan buatan hingga pengeboman air, menurut dia, juga harus dipastikan supaya semua operasi bisa dijalankan saat terjadi kebakaran hutan atau lahan.
"Harus gerak cepat sehingga begitu ada indikasi muncul hotspot (titik panas), segera putuskan apakah perlu rekayasa cuaca? Apakah perlu water bombing? Segera putuskan dan segera cepat. Jangan menunggu api sudah besar karena begitu kita terlambat sangat sulit sekali untuk kita padamkan," tambah dia.
Ia mengatakan bahwa keterlambatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan seringkali terjadi karena masalah prosedur.
"Biasanya kita selalu terlambat karena masalah prosedur karena itu kepada gubernur agar tanggap darurat itu segera dikeluarkan Antisipasinya adalah dengan menyiapkan pesawat, menyiapkan hujan buatan, menyiapkan patrolinya, menyiapkan water bombing, sekali lagi hal itu bisa disiapkan," katanya.
Rapat itu antara lain dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubenur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Jambi Zumi Zola, dan beberapa gubernur lain.
Presiden minta kepala daerah tak ragu tetapkan darurat kebakaran hutan
Presiden Joko Widodo (ANTARA /Puspa Perwitasari )
Saya ingin agar penetapan siaga darurat itu sejak dini. Jangan sudah ada masalah baru keluar surat siaga darurat. Keluarkan segera.
