Pemprov Klaim Gubernur Pencetus Realiasasi Pi 10 Persen

Palu,  (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengklaim bahwa Gubernur Sulteng Longki Djanggola merupakan pencetus pertama agar pemerintah pusat mempercepat realisasi partisipating interest (PI) 10 persen untuk wilayah kerja (WK) minyak dan gas (migas).

"Gubernur Longki sudah memperjuangkan sejak 5 tahun yang lalu bersama dengan Assosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) yang beranggotakan sekitar 85 daerah," kata juru bicara Sekretariat Daerah Sulteng, Ridwan Mumu melalui siaran persnya yang diterima di Palu, Senin.

Menurut Ridwan, PI telah diatur dalam undang-undang Migas, namun peraturan pemerintahnya belum ada, sehingga penerapannya belum dilaksanakan. Selain itu, peran gubernur juga dapat dilihat pada saat sambutannya di peresmian kilang minyak Dongi Sinoro yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Selain itu, perjuangan tersebut oleh Gubernur Longki Djanggola juga disampaikan pada setiap pertemuan ADPM, bahkan untuk percepatan realisasi PI 10 persen, gubernur bertemu langsung dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM di Jakarta," ungkap Ridwan.

Penyampaian Ridwan Mumu itu untuk mengklarifikasi pernyataan salah seorang anggota DPRD Sulteng Moh. Masykur yang menyesalkan sikap gubernur yang tak kunjung merespon partisipating interest 10 persen antara Perusahaan Daerah dengan LNG Donggi Senoro.

Kata Ridwan, pernyataan Moh. Masykur adalah tidak berdasar, tidak paham dan terkesan asal bunyi, sehingga diharapkan sebelum membuat pernyataan agar benar-benar memahami dulu permasalahannya.

"Kami menyesalkan, sepertinya tidak ada inisiatif gubernur untuk mendorong itu melalui re-evaluasi kontrak sharing Donggi Senoro LNG," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulteng, Muh Masykur, pekan lalu.

Dia menilai gubernur terkesan menutup mata dan telinga untuk mengkreasikan kemampuan yang dimiliki di tengah masifnya ekploitasi sumber daya alam di Sulteng.

"Seolah kita ini menunggu disuap, padahal ruang yang disediakan terbuka untuk membawa daerah dan rakyat Sulteng menikmati nilai manfaat lebih dari kekayaan alam daerah ini", katanya.