Washington (antarasulteng.com) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Rabu, menuding pengadilan Amerika Serikat bersikap politis.
Tuduhan itu ia lancarkan setelah perintah eksekutif yang ditandatanganinya, soal larangan bagi imigran dari Timur Tengah untuk memasuki AS, dimentahkan pengadilan.
"Pengadilan terlihat sangat politis. Bagus sekali bagi sistem peradilan kita jika mereka (pengadilan, red) bisa membaca pernyataan dan melakukan apa yang benar," kata Trump dalam pertemuan dengan para pejabat kepolisian di Washington.
Trump mengatakan pengadilan harus segera memulihkan perintah eksekutif itu, yang ia katakan dikeluarkan untuk melindungi keamanan nasional.
"Mereka berbicara tentang hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini," ujarnya.
Trump menandatangani perintah eksekutif tersebut pada 27 Januari. Perintah berisi larangan masuk ke AS bagi tujuh negara Timur Tengah dalam kurun waktu 90 hari, bagi semua pengungsi selama 120 hari serta para pengungsi Suriah untuk waktu yang belum ditetapkan.
Aksi-aksi unjuk rasa besar-besaran muncul di berbagai kota besar serta bandara utama di seantero negeri. Keputusan Trump itu dilihat banyak pihak sebagai penyimpangan terhadap kebijakan ramah-imigran yang sebelumnya diterapkan Amerika Serikat.
James Robart, hakim pada pengadilan federal Western District of Washington State, pada Jumat mengeluarkan putusan untuk membekukan perintah eksekutif Trump itu di seluruh AS dengan alasan bahwa larangan imigrasi menyebabkan "kerugian yang tidak dapat diperbaiki" bagi negara.
Departemen Kehakiman kemudian mengajukan permintaan kepada pengadilan banding Ninth Circuit Court of Appeal untuk mengembalikan keabsahan perintah eksekutif menyangkut larangan imigrasi itu.
Permintaan ditolak oleh Ninth Circuit Court. Trump menyerang Robart karena sang hakim telah menghadang perintah eksekutifnya.
Trump mencuit bahwa "pendapat (orang) yang disebut hakim itu, yang merampas penegakan hukum negara kita, adalah (pendapat) yang konyol dan akan diputarbalikkan!"
Kecaman yang dilontarkan Trump itu mengubah tradisi politik di AS. Pada masa sebelumnya, para anggota badan eksekutif dan legislatif saling menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar terhadap putusan-putusan hakim.
Berita Terkait
Uni Eropa perlu capai otonomi pertahanan agar tak tergantung NATO
Senin, 12 Februari 2024 14:39 Wib
Gedung Putih kecam keras komentar Trump soal NATO
Senin, 12 Februari 2024 7:26 Wib
Dunia harus bersiap bila Trump menang Pilpres AS pada 2024
Selasa, 16 Januari 2024 7:37 Wib
Jika menang, Trump bersumpah akan hukum mati pelaku perdagangan anak
Sabtu, 22 Juli 2023 22:35 Wib
Trump tiba di New York untuk hadiri sidang dakwaan dirinya
Selasa, 4 April 2023 14:50 Wib
Twitter Inc tutup akun berafiliasi dengan medsos Trump
Jumat, 7 Mei 2021 13:16 Wib
Facebook akan kaji ulang soal periode blokir akun Donald Trump
Kamis, 6 Mei 2021 9:12 Wib
Facebook dilaporkan telah hapus video wawancara Donald Trump
Kamis, 1 April 2021 9:36 Wib