PLN Perketat Pengawasan Penggunaan Listrik Subsidi

Palu,  (antarasulteng.com) - PT. PLN (Persero) Area Palu memperketat pengawasan penggunaan listrik bersubsidi oleh masyarakat agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi lemah.

Manajer PLN Area Palu Emir Muhaimin pada diskusi tentang pelayanan kelistrikan dan perumahan yang difasilitasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Tengah di Palu, Selasa, mengatakan pemerintah berkeinginan agar subsidi listrik benar-benar tepat sasaran.

"Subsidi listrik harus dijaga agar betul-betul tepat sasaran, yakni membantu masyarakat ekonomi lemah," kata Emir.

Menurut dia, anggaran dari hasil penghematan subsidi listrik dapat dimanfaatkan kembali oleh PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan pada permukiman-permukiman masyarakat yang belum mendapatkan layanan listrik.

Berdasarkan data yang dimiliki, untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat kurang lebih 25 persen desa belum teraliri listrik PLN.

"Nah ini harus menjadi fokus untuk mengalirkan listrik ke desa-desa yang belum terjangkau aliran listrik. Karena itu harus ada ketepatan penggunaan subsidi energi agar uang hasil penghematan subsidi listrik dapat dipakai membangun infastruktur listrik ke desa-desa yng belum terjangkau," ujarnya.

Ia menguraikan untuk area Kota Palu terdapat kurang lebih 111.000 pelanggan listrik bersubsidi yakni daya 900 KVA, sementara yang berhak mendapat subsidi hanya sekitar 11.000.

Karena itu pelanggan yang merasa dirinya berhak mendapat subsidi listrik, namun tidak terdapat di dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), diminta segera melaporkan ke pemerintah desa atau pemerintah kelurahan setempat.

"Bagi masyarakat atau pelanggan yang merasa dirinya berhak menerima subsidi listrik, namun tidak terdaftar dalam data TNP2K maka harus segera melaporkan diri ke pemerintah desa dan kelurahan setempat, formulir pengaduan telah disiapkan di masing-masing desa dan kelurahan," jelasnya.

PLN, kata Emir, menggunakan data TNP2K untuk mengetahui keluarga yang berhak menggunakan listrik bersubsidi.