Jakarta (antarasulteng.com) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) menjelaskan bahwa dari semua pilihan dan cara-cara mencapai
kesepakatan yang ada dengan pihak Pemerintah Indonesia, maka PT Freeport
Indonesia (FI) lebih memilih untuk merumahkan karyawan.
"Merumahkan karyawan adalah cara paling terakhir dari semua pilihan
yang ada. Karena, ESDM sendiri sudah meminta untuk tidak melakukan hal
tersebut, dan kesepakatan belum tercapai," kata Staf Khusus Menteri ESDM
Bidang Komunikasi Publik Hadi Mustofa Djuraid di Kementerian ESDM,
Jakarta, Senin.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini proses negosiasi masih
terus berlangsung dan belum selesai, tapi proses merumahkan karyawan
sudah dilakukan PT FI.
"Pilihan perpanjangan kontrak sudah kami berikan, rekomendasi ekspor
kembali juga sudah dikeluarkan pemerintah, kalaupun mau dengan Kontrak
Karya juga bisa, tentu saja dengan peraturan yang baru sesuai saat ini,"
katanya.
Rekomendasi ekspor itu diharapkan oleh pemerintah bisa dimanfaatkan oleh PT Freeport, agar produksi kembali bisa meningkat.
"Terus
terang tidak ada laporan resmi apakah merumahkan atau PHK karyawan,
belum ada data yang jelas, termasuk jumlahnya. Namun, dampaknya sudah
terasa bagi masyarakat setempat," katanya.
Ia mengemukakan, sejumlah solusi sudah tercantum dalam draft IUPK
yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam waktu enam bulan untuk bisa
dipelajari agar perusahaan PT FI tetap berjalan.
Hadi juga mengatakan akan memberikan solusi sebaik mungkin yang bisa
diterima, karena yang paling terpenting adalah kesejahteraan masyarakat
setempat terlebih dulu.
Dalam waktu yang sama, Pemuka agama dari Papua menemui Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membahas tentang
belum selesainya polemik PT FI.
"Kami minta hak masyarakat Papua mendapatkan tempat yang sama
penting dalam polemik antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport.
Dan, Pak Menteri mendukung hal tersebut," kata Uskup Timika John Philip
Saklil.
Ia juga meminta agar karyawan Freeport tidak lagi dirumahkan secara sepihak tanpa adanya hal yang tidak manusiawi.
Oleh karena itu, dia menegaskan, hak-hak dari masyarakat Papua lebih didahulukan.
"Maupun nanti akan terus atau berhenti PT Freeport itu, lingkungan
hidup haruslah dikembalikan lagi. Selain itu, hak-hak, misalnya dana
yang dikucurkan tidaklah jelas, bilang satu persen akan dikucurkan,
tetapi dari berapa?," katanya.
Akibat proses negosiasi yang berkepanjangan, ia menilai, kesenjangan
terhadap kesejahteraan masyarakat Papua semakin terasa, dan
memperlihatkan bahwa perhatian untuk masyarakat setempat kurang
dipertimbangkan.
Ia juga menjelaskan bahwa regulasi yang disepakati antara Freeport
dan Pemerintah Indonesia belum berdampak baik bagi masyarakat.
Berita Terkait
Menteri ESDM: Regulasi tambah saham di Freeport sedang disiapkan
Jumat, 29 Maret 2024 4:59 Wib
Presiden Jokowi terima bos Freeport McMoRan di Washington DC Amerika Serikat
Selasa, 14 November 2023 6:12 Wib
Freeport nilai narasi positif PON Papua sangat bagus
Senin, 4 Oktober 2021 5:49 Wib
Freeport buka peluang kerja sama untuk pemanfaatan tailing
Minggu, 14 Februari 2021 13:33 Wib
Dua spesies kepiting baru ditemukan di kawasan Ajkwa area kerja Freeport
Rabu, 21 Oktober 2020 10:34 Wib
Pemerintah diminta lebih dorong manfaat "smelter" bagi masyarakat
Rabu, 9 September 2020 6:55 Wib
Menteri ESDM Arifin Tasrif minta proyek smelter Freeport dipercepat
Rabu, 2 September 2020 3:04 Wib
Freeport berlakukan tes cepat untuk diagnostik karyawan turun ke Timika
Rabu, 26 Agustus 2020 8:30 Wib