Poso (antarasulteng.com) - Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu harus berani mengungkapkan kondisi keuangan pada Kas Daerah Poso yang disebut-sebut sebagai carut-marut, kata Anggota DPRD Poso, Samsu Alam, di ruangannya di Poso, Kamis (9/3).
Menurut Samsu, masalah keuangan di Kabupaten Poso tampaknya ada 'kecolongan' dan sudah menjadi rahasia umum.
"Dibuka saja ke publik, harus berani menyampaikan, kalau merasa tidak bersalah jangan ditutupi, inikan nyata ini, sudah jadi rahasia umum ada 'kecolongan' dana kas daerah kita," ungkap Samsu, politisi Partai Nasdem itu.
Dia mengatakan, jika bupati merasa tidak bersalah dan agar tidak jangan jadi opini negatif di masyarakat bahwa bupati melindungi orang-orang tertentu, lebih baik dibuka ke publik.
Sementara terkait dengan persoalan gaji pegawai kontrak RSUD, dana ADD untuk sejumlah desa dan dana BOSDA 2016 yang belum juga dibayarkan dan masih mengendap di kas daerah, menurut Samsu Alam, itu merupakan akal-akalan untuk menutupi kas daerah yang kosong.
Karena itu Komisi I dan Komisi II DPRD Poso berencana untuk memanggil pihak terkait dan eksekutif untuk rapat dengar pendapat mengenai kemelut keuangan ini.
"Kita masih mencari waktu, dari Komisi I dan II akan memanggil pihak eksekutif dan instansi terkait untuk 'hearing', ujarnya.
Terkait dengan pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Nolly Tandawuya yang menyatakan bahwa dana Bosda yang berasal dari APBD Provinsi Sulteng dijadikan Silpa, Samsu Alam menilai bahwa itu merupakan pernyataan yang keliru.
Menurut dia, dana tersebut bukan nama Silpa namun menjadi Kekurangan Penggunaan Anggaran (Sikpa) yang ditutupi pada anggaran 2017.
Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu yang ditemui usai senam Maumere di Kantor Bupati Poso menolak memberikan penjelasan dan balik memerintahkan wartawan untuk memanggil Samsu Alam menemui dirinya untuk klarifikasi.
"Panggil dia kemari, ketemu saya untuk klarifikasi," ujarnya singkat.
