Poso (antarasulteng.com) – Gonjang-ganjing isu kas Pemkab Poso yang sering kosong dan pemberitaan miring sejumlah media akhir-akhir ini menyebabkan dua anggota DPRD Poso ini angkat bicara.
Sinta Kalahe dari Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar dan Usman Karim dari Partai PKS menuturkan kepada wartawan www.antarasulteng.com di DPRD Poso baru-baru ini bahwa Bupati Poso Darmin Sigilipu hanya meneruskan pemerintahan Kabupaten Poso dengan sejumlah persoalan yang telah ada sebelumnya.
"Pada intinya, ini luka lama diterima bupati baru, jadi Bupati Poso ini menerima dan melanjutkan apa yang terjadi kemarin itu, sehingga menjadi beban bupati baru," ujar Usman.
Usman yang didampingi Sinta Kalahe mengakui bahwa kas pemda Poso kebobolan Rp30 miliar.
Namun Usman mengatakan bahwa Pemkab Poso akan berupaya untuk menyelesaikan semua masalah keuangan termasuk utang kepada pihak rekanan dalam tahun 2017 ini.
Penyelesaian persoalan keuangan itu akan dilakukan pada saat perubahan anggaran 2017 menggunakan saldo di Silpa tahun anggaran 2016.
"Iya, Rp30 miliar, kan ada saldo di Silpa, yang jelas Bupati Darmin ingin menyelamatkan keuangan daerah, entah dana dari mana yang jelas pemda akan upayakan tahun ini, semua akan dibayarkan," ujar Usman yang dibenarkan Sinta Kalahe .
Sementara menurut Sinta Kalahe yang juga Ketua Fraksi Golkar itu, selain dana lain, juga akan membantu kas pemda melalui dirinya sebagai Pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) di Kabupaten Poso.
APRI akan membentuk koperasi sendiri yang akan bermitra dengan Perusahaan daerah (Perusda) Poso. Selain untuk membantu Pemda Poso, semua tambang yang ada di Poso memberikan kontibusi kepada Pemda Poso sebagai bentuk PAD.
"Saya sebagai Ketua Fraksi Golkar dan Partai Golkar harus kreatif, berpikir bagaimana membantu bupati dan kawal pemerintahan ini, makanya saya bilang sama Ketua Pak Gatot, karena keuangan kita bermasalah di Poso ini, caranya torang bantu bupati, PAD-nya diambil dari situ," ujar Sinta.
Sementara itu, Rudi Rompas, Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Pemkab Poso di era Bupati Piet Inkiriwang (yang digantikan oleh Darmin A.Sigilipu) membantah jika ada kebobolan keuangan senilai Rp31 miliar di era kepemimpinan Piet Inkiriwang.
Menurutnya, dana Rp31 miliar itu merupakan utang/kewajiban pemda yang sesuai ketentuan memang harus dibayarkan oleh pemerintahan baru. Jadi tidak ada kebobolan, ujarnya.
