Selasa, 26 September 2017

Realisasi Keuangan Sulteng Awal Tahun Lampaui Target

id apbd
Realisasi Keuangan Sulteng Awal Tahun Lampaui Target
Ilustrasi (antaranews)
Palu,  (antarasulteng.com) - Realisasi serapan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada awal tahun 2017 mengalami deviasi positif sebesar 1,65 persen dari target lima persen hingga Februari 2017.

"Realisasi keuangan sampai Februari 2017 sebesar 6,65 persen atau mengalami deviasi positif sebesar 1,65 persen," kata Sekretaris Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Sulteng Yanmar Nainggolan, di Palu, Jumat.

APBD Sulteng pada 2017 ditargetkan sebesar Rp3,587 triliun, dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp2,252 triliun atau 62,78 persen, dan belanja langsung sebesar Rp1,335 triliun atau 37,22 persen.

Yanmar mengatakan deviasi positif juga terjadi pada realisasi fisik sebesar 1,4 persen. Semula ditargetkan sebesar enam persen, dan terealisasi sebesar 7,4 persen.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng itu mengatakan pemerintah menargetkan realisasi keuangan tahun ini mencapai 96 persen dari target APBD.

Guna mendorong percepatan realisasi tersebut, jajaran pemerintah provinsi menggelar evaluasi dan pengawasan realisasi APBD dipimpin Gubernur Longki Djanggola.

Longki mengatakan belanja tidak langsung pada struktur APBD 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, karena dampak dari penerapan Undang Undang 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan undang-undang itu sangat mempengaruhi struktur APBD khususnya dengan adanya pengalihan personel guru dan aparatur sipil negara dari kabupaten/kota ke provinsi sebanyak 5.780 orang.

"Belanja gaji ASN menambah alokasi belaja tidak langsung, tetapi hal tersebut harus dilaksanakan apa pun risikonya," katanya pula.

Menurutnya, kondisi tersebut mestinya dipahami oleh pemerintah pusat, sehingga posisi belanja langsung pada APBD 2017 hanya mencapai 37,22 persen atau Rp1,335 triliun dari total APBD sebesar Rp3,587 triliun.

Gubernur juga meminta kepada masyarakat luas dapat memahami kondisi tersebut sebagai dampak dari pengalihan guru dan ASN dari kabupaten/kota ke provinsi.

Longki meminta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah meningkatkan kinerjanya, sehingga realisasi keuangan dan fisik dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan bersama.

Namun Gubernur juga mengingatkan agar kepala organisasi perangkat daerah menjaga kualitas pencapaian hasil kinerja masing-masing. 

Editor: Rolex Malaha

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga