Sulteng Target Nol Anak Putus Sekolah 2021

Palu,  (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan nol persen anak putus sekolah usia produktif di daerah itu hingga tahun 2021.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada pencanangan Gerakan Kembali ke Sekolah (GKS) 1.000 Anak Harapan Bangsa (AHB) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Palu, Minggu, mengatakan misi tersebut bisa dicapai salah satunya melalui program GKS 1.000 AHB.

"Tugas pemerintah provinsi menata pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan karena masih banyak anak usia 16-21 tahun tidak sekolah," kata Longki.

Dia mengatakan untuk mengejar ketertinggalan Sulawesi Tengah khususnya dari aspek indeks pembangunan manusia maka pemerintah harus memacu peningkatan pendidikan.

Gubernur mengatakan saat ini IPM Sulawesi Tengah baru berada pada angka 66, masih jauh dibawah IPM nasional yakni 70.

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan IPM tersebut kata Longki, pemerintah akan meningkatkan angka lama harapan sekolah dengan melakukan revitalisasi SMA/SMK.

Longki mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Tengah agar mendukung GKS 1.000 AHB.

Mengawali komitmen bersama tersebut pemerintah menandatangani kesepahaman bersama dengan 16 kepala organisasi perangkat daerah terkait dan dukungan kepolisian dan TNI. Penandatangan MoU tersebut juga disaksikan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Dirinya optimistis bisa menekan angka anak putus sekolah pada usia 16-21 tahun secara bertahap yang jumlahnya diperkirakan mencapai 13 ribu orang.

"Tahun ini kita canangkan 1.000 anak kembali ke sekolah. Tahun depan kita tingkatkan lagi. Kita harus pasang target sehingga kita harus kerja keras," katanya.

Dia mengatakan GKS diharapkan dapat mendorong peningkatan sumber daya manusia agar bisa berdaya saing dengan memberikan pelayanan pendidikan murah dan terjangkau dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitasnya.

Sasaran GKS kata Longki antara lain anak perempuan dan laki-laki berusia 15-21 tahun yang pernah sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan sederajat, namun tidak dapat melanjutkan pendidikannya sampai tamat karean berbagai alasan.

Sasaran berikutnya yakni anak perempuan dan laki-laki berusia 15-21 tahun yang memiliki ijazah SMP/MTs/sederajat, namun tidak pernah melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

Gubernur meminta agar pemerintah kabupaten/kota melakukan upaya inovasi dalam bidang pelayanan publik dengan mendorong anak putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan kembali bersekolah.