Oleh Adha Nadjemuddin
Mereka meninggalkan sekolah karena berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, problem rumah tangga hingga akibat kenakalan remaja.
Anak bangsa berusia 16-21 tahun itu berserak di 13 kabupaten/kota. Ada yang menjadi pengamen jalanan, pemanggul barang di pasar-pasar tradisional, pekerja rumah tangga, banting tulang di kebun membantu orang tua, atau mencari ikan di laut serta berdagang dan tak sedikit pula yang pengangguran.
Usia mereka belum pantas menjadi pekerja. Mereka harusnya masih mengenakan seragam sekolah dan berada di sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan atau membobot diri dengan keterampilan. Usia mereka sangat produktif untuk dididik menjadi anak bangsa yang berkarakter dan di tangan merekalah masa depan bangsa diletakkan.
Kondisi sosial yang menguatirkan masa depan bangsa inilah yang direspon Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan program cepat dan tepat sebelum jumlah anak harapan bangsa yang terlantar pendidikannya itu terus bertambah.
Pemerintah khawatir, jika kondisi ini tidak segera diatasi akan semakin meningkatkan problem sosial seperti kejahatan dan pengangguran di kemudian hari saat kompetisi global semakin ketat.
Atas realitas itulah Pemerintah Provinsi meluncurkan program Gerakan Kembali ke Sekolah (GKS) 1.000 Anak Harapan Bangsa (AHB). Program ini adalah gerakan nyata untuk mengurai problem dunia pendidikan itu.
Program ini adalah bentuk ikhtiar bersama untuk mencari, merangkul dan mengajak anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena berbagai alasan untuk kembali masuk ke sekolah menengah kejuruan.
Sasaran program ini adalah anak perempuan dan laki-laki berusia 15-21 tahun yang pernah bersekolah di jenjang pendidikan menengah atas baik di SMA/SMK/MA dan sederajat, namun tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat karena berbagai alasan.
Kedua, anak perempuan dan laki-laki berusia 15-21 tahun yang memiliki ijazah SMP/MTs dan sederajat, namun tidak pernah melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.
GKS 1.000 AHB telah dicanangkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Palu, Minggu (26/3). Pencanangan ini menjadi dorongan pemangku kepentingan di Sulteng untuk bekerja lebih keras menyelamatkan anak yang tak mengenyam pendidikan.
Terharu
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola tak kuasa menahan rasa harunya atas gagasan GKS 1.000 AHB itu. Dirinya memuji Ketua Bunda Anak Harapan Bangsa Sulawesi Tengah Zalzulmida Djanggola, yang juga istrinya sendiri.
Zalzumida baginya adalah bagian inspirasi membangun harapan anak bangsa di Sulawesi Tengah.
Program kembali ke sekolah dicetuskan Zalzumida atas keprihatinannya dengan banyaknya anak usia produktif di Sulawesi Tengah yang putus sekolah karena berbagai alasan. Jumlahnya diperkirakan mencapai belasa ribu orang. Jumlah yang tidak sedikit dari hampir tiga juta jiwa penduduk Sulawesi Tengah.
Program ini harus didukung semua pihak. Tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah belaka.
Respons publik atas banyaknya anak putus sekolah harus terus dibangun, agar publik juga ikut berpartisipasi minimal melaporkan ke pemerintah jika melihat ada anak yang tidak sekolah.
Mengawali komitmen itu, Gubernur bersama 16 kepala organisasi perangkat daerah langsung menandatangani nota kesepahaman bersama disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Komitmen itu sebagai wujud kepedulian semua intansi pemerintah, bahwa urusan pendidikan tidak menjadi urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belaka.
Gubernur berkomitmen hingga diakhir periode jabatannya 2021, Provinsi Sulawesi Tengah bebas dari anak putus sekolah khususnya usia 16-21 tahun. Setidaknya, tahun ini telah dicanangkan 1.000 anak putus sekolah harus kembali ke sekolah.
Realisasi untuk tahap pertama di Januari 2017 telah direkrut sekitar 1.117 orang. Rencananya pada tahap ke dua, sekitar Juni 2017, sekitar 3.000 anak yang telah siap sekolah. Mereka akan dimasukkan dalam SMA/SMK/MA dan sederajat tanpa biaya.
Selain itu mereka yang masuk dalam program Anak Harapan Bangsa, juga dimasukkan dalam database Dapodik sehingga secara otomatis mereka mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Naikkan IPM
Pendidikan menjadi salah satu faktor penentu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam enam tahun terakhir angka IPM itu bergerak lambat. Dari 2010, IPM provinsi penghasil kakao ini baru 63,29 poin dan saat ini baru berada pada angka 66 poin.
Angka itu masih jauh dari provinsi lainnya di Indonesia seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Prolehan angka IPM untuk Sulteng tahun ini telah dicapai oleh dua provinsi tetangganya itu sejak enam tahun lalu. Bahkan Sulawesi Utara pada 2010 sudah mencapai 67,83 poin.
IPM sejak diperkenalkan oleh UNDP tahun 1990, merupakan indikator penduduk yang dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan sehingga terbentuk manusia yang umur panjang, memiliki pengatahuan dan standar hidup layak.
Tingginya angka putus sekolah menjadi salah satu sebab angka IPM masih bergerak lambat dan GKS 1.000 AHB adalah salah satu jawaban untuk perbaikan angka IPM itu.
Program ini juga dipastikan berdampak positif terhadap tenaga kerja produktif, tersedianya sumber daya manusia menyongsong bonus demografi pada 2035.
Bonus demografi itu adalah perbandingan penduduk 3-1, artinya setiap empat penduduk, tiga orang siap bekerja atau bekerja. Sementara satu orang menanggung satu yang tidak bekerja sehingga masih ada dua orang yang bisa menabung.
"Indonesia nantinya akan diisi anak-anak usia produktif 16-60 tahun," kata Muhadjir Effendy.
Strategi
GKS 1.000 AHB tidak sekadar program politik yang menggiurkan dan menggugurkan kewajiban pemerintah untuk membebaskan anak harapan bangsa dari kebodohan. Tetapi program ini harus membumi dengan pelibatan berbagai elemen dan mengakar hingga ke pelosok desa karena di desalah salah satu tempat bersarangnya anak-anak putus sekolah.
GKS 1.000 AHB sudah seyogyanya menggandeng berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali pelaku usaha, dunia industri, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda dan tokoh masyarakat.
Pelibatan pelaku usaha sangatlah penting, mengingat dunia usaha akan menjadi sasaran penempatan keluaran SMA/SMK. Kemitraan pelaku usaha bersama dunia pendidikan perlu dieratkan sejak dini sehingga keluaran SMA/SMK tidak gamang, tidak ada jarak dengan dunia yang ingin diraihnya kelak.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir sendiri memprediksi, 70 persen dari keluaran SMA/SMK nantinya akan mengisi ruang industri.
Inilah salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah daerah sehingga masa depan anak harapan bangsa semakin dekat dengan dunia yang dicita-citakan.
Membangun hubungan dunia pendidikan dan industri adalah keniscayaan sebuah negara maju. Jangan sampai muncul kesan dana pendidikan menjadi sia-sia karena lulusannya hanya menghasilkan penganguran.
Semoga kalangan industri juga tergerak untuk memberikan masukan, jenis kurikulum dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan agar lulusan dunia pendidikan bisa terserap. Semakin banyak lulusan yang cepat terserap dunia usaha maka semakin memotivasi keluarga mendorong anaknya untuk terus sekolah. (editor : Budi Santoso)
