Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah akan mengkaji kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan di Kota Salakan, Ibu Kota Kabupaten Banggai Kepulauan, yang sampai saat ini sama sekali belum memiliki sarana dan fasilitas perikanan untuk melayani nelayan.
"Kita akan dorong daerah ini untuk meningkatkan sektor kelautan demi kesejahteraan nelayan lewat penyediaan pelabuhan perikanan dan sarana serta fasilitasnya, karena potensinya besar," kata Kepala Dinas KP Sulteng Hasanuddin Atjo di sela kunjung kerjanya ke Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Selasa.
Dalam kunjungan di Kota Salakan, Kadis Hasanuddin Atjo yang didampingi Kabid Perikanan Tangkap Johanis Riga dan Kadis KP Bangkep Rusman Lamondjong, meninjau lokasi yang akan menjadi tempat membangun pelabuhan perikanan tersebut.
Lokasi seluas sekitar dua hektare itu adalah bekas pelabuhan penyeberangan feri yang dibangun Kemenhub tahun 1990-an, namun kemudian seluruh sarana dan fasilitasnya, termasuk dermaga beton ambruk dihantam gempa bumi besar pada tahun 2000-an.
Menurut Atjo, pihaknya akan melakukan studi kelayakan atas lokasi ini karena pembangunan pelabuhan perikanan harus berbasis akademik dengan mengkaji berbagai aspek mulai soal lahan, ketersediaan listrik dan air, posisi geografis, kondisi laut, nelayan, dan masyarakat serta potensi perikanan.
"Kami sangat berharap pembangunan pelabuhan perikanan ini segera terwujud karena kami daerah kepulauan tapi sama sekali belum punya pelabuhan perikanan berikut sarana dan fasilitasnya seperti pabrik es balok dan ruang pendingin," kata Kepala Dinas KP Kabupaten Bangkep Rusman Lamondjong.
Akibatnya, kata Rusman, nelayan yang menangkap ikan di daerah ini kebanyakan menjual ikannya di tengah laut kepada kapal-kapal penangkap ikan yang umumnya datang dari luar kabupaten bahkan luar Provinsi Sulteng.
"Ikan yang dibawa pulang nelayan ke darat sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan lokal, karena itu harga ikan di pasar-pasar kabupaten ini relatif mahal," ujarnya.
Selain itu, katanya, pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan daerah dari jasa pendaratan ikan dan pelayanan nelayan serta produksi perikanan setempat tidak bisa terdata karena pemasarannya dilakukan di tengah laut.
Kadis KP Sulteng Hasanuddin Atjo yang didampingi seluruh kepala bidang dan Kepala UPTD Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I Agus Sudaryanto itu mengunjungi tiga kabupaten kepulauan di Sulteng yakni Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.
Dalam berbagai pertemuan dengan aparat dinas terkait, para nelayan dan mitra-mitra kerja lainnya di tiga kabupaten itu, Kadis KP Sulteng juga menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya Pemrov Sulteng dan Kementerian KP untuk akselerasi pembangunan sektor perikanan guna menngkatkan daya saing untuk kesejahterana nelayan.
"Pembangunan sektor perikanan ini harus menerapkan sistem ekonomi berbagi, bukan ekonomi sosial atau ekonomi kapitalis dimana masyarakat harus bermitra dengan pemilik modal (kapitalis) dengan kontrol pemerintah melalui regulasi yang diperlukan sehingga semua menerima manfaat yang maksimal," ujarnya.
Hasanuddin Atjo juga menekankan soal pengaturan jalur-jalur penangkapan sesuati Permen No.71 Tahun 2017, sehingga ada pemerataan pemanfaatan laut untuk sumber penghidupan bagi pemilik kapal bertonase kecil, sedang dan besar.
"Kita akan dorong daerah ini untuk meningkatkan sektor kelautan demi kesejahteraan nelayan lewat penyediaan pelabuhan perikanan dan sarana serta fasilitasnya, karena potensinya besar," kata Kepala Dinas KP Sulteng Hasanuddin Atjo di sela kunjung kerjanya ke Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Selasa.
Dalam kunjungan di Kota Salakan, Kadis Hasanuddin Atjo yang didampingi Kabid Perikanan Tangkap Johanis Riga dan Kadis KP Bangkep Rusman Lamondjong, meninjau lokasi yang akan menjadi tempat membangun pelabuhan perikanan tersebut.
Lokasi seluas sekitar dua hektare itu adalah bekas pelabuhan penyeberangan feri yang dibangun Kemenhub tahun 1990-an, namun kemudian seluruh sarana dan fasilitasnya, termasuk dermaga beton ambruk dihantam gempa bumi besar pada tahun 2000-an.
Menurut Atjo, pihaknya akan melakukan studi kelayakan atas lokasi ini karena pembangunan pelabuhan perikanan harus berbasis akademik dengan mengkaji berbagai aspek mulai soal lahan, ketersediaan listrik dan air, posisi geografis, kondisi laut, nelayan, dan masyarakat serta potensi perikanan.
"Kami sangat berharap pembangunan pelabuhan perikanan ini segera terwujud karena kami daerah kepulauan tapi sama sekali belum punya pelabuhan perikanan berikut sarana dan fasilitasnya seperti pabrik es balok dan ruang pendingin," kata Kepala Dinas KP Kabupaten Bangkep Rusman Lamondjong.
Akibatnya, kata Rusman, nelayan yang menangkap ikan di daerah ini kebanyakan menjual ikannya di tengah laut kepada kapal-kapal penangkap ikan yang umumnya datang dari luar kabupaten bahkan luar Provinsi Sulteng.
"Ikan yang dibawa pulang nelayan ke darat sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan lokal, karena itu harga ikan di pasar-pasar kabupaten ini relatif mahal," ujarnya.
Selain itu, katanya, pemerintah daerah kehilangan potensi pendapatan daerah dari jasa pendaratan ikan dan pelayanan nelayan serta produksi perikanan setempat tidak bisa terdata karena pemasarannya dilakukan di tengah laut.
Kadis KP Sulteng Hasanuddin Atjo yang didampingi seluruh kepala bidang dan Kepala UPTD Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I Agus Sudaryanto itu mengunjungi tiga kabupaten kepulauan di Sulteng yakni Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.
Dalam berbagai pertemuan dengan aparat dinas terkait, para nelayan dan mitra-mitra kerja lainnya di tiga kabupaten itu, Kadis KP Sulteng juga menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya Pemrov Sulteng dan Kementerian KP untuk akselerasi pembangunan sektor perikanan guna menngkatkan daya saing untuk kesejahterana nelayan.
"Pembangunan sektor perikanan ini harus menerapkan sistem ekonomi berbagi, bukan ekonomi sosial atau ekonomi kapitalis dimana masyarakat harus bermitra dengan pemilik modal (kapitalis) dengan kontrol pemerintah melalui regulasi yang diperlukan sehingga semua menerima manfaat yang maksimal," ujarnya.
Hasanuddin Atjo juga menekankan soal pengaturan jalur-jalur penangkapan sesuati Permen No.71 Tahun 2017, sehingga ada pemerataan pemanfaatan laut untuk sumber penghidupan bagi pemilik kapal bertonase kecil, sedang dan besar.
