Poso (antarasulteng.com) - Sekrertaris Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Sinsigus Songgo menyatakan salah satu masalah pendidikan di daerahnya adalah menyangkut pemerataan guru sekolah.
"Penempatan guru kami di Poso belum merata," katanya dalam Fokus Group Discusion (FGD) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Poso, Kamis.
Kata dia, upaya pemerataan sudah dilaksanakan sejak dua tahun lalu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah di wilayah tertentu, tetapi hingga saat ini belum berhasil. Sementara dalam setiap kunjungan pemerintah, selalu yang menjadi keluhan adalah persoalan guru.
"Contoh, ada satu sekolah dengan enam ruang kelas, hanya dilayani oleh dua guru PNS, satu guru honorer dan satu kepala sekolah," ungkapnya.
Selain itu, masalah lainnya yakni kualifikasi guru, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, laboratorium dan perpustaakaan, museum belum ada serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
"Untuk pembangunan museum kami sudah mengusulkan sejak dua tahun lalu, tetapi hingga saat ini belum ada realisasi," ujarnya.
Sekda menegaskan untuk alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 sebesar Rp339 miliar atau 26 persen dari Rp1,27 triliun total APBD. Sementara perbandingan rasio siswa dan sekolah untuk SD sebesar 106 siswa per sekolah dan SMP sebesar 152 siswa per sekolah.
Lebih lanjut, kata dia, peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan satu dari sembilan prioritas pemerintah Kabupaten Poso selama lima tahun kedepan.
Terkait dengan peningkatan IPM, kata Sekda, dua indikatornya yakni angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kabupaten Poso tahun 2016 menempati peringkat ke-3 untuk IPM dari 13 kabupaten dan kota se-Sulteng.
"Angka melek huruf sebesar 97,98 persen dan rata-rata lama sekolah 8,82 tahun," ujar Sekda.
Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud di tahun 2016, dari Rp1,26 trilun APBD 2016, sebanyak Rp331 miliar disalurkan untuk urusan pendidikan yang terdiri dari dana daerah sebesar Rp109,1 miliar dan dana transfer daerah Rp221,9 miliar.
Sementara jika melihat prosentase urusan pendidikan dari Rp109,1 miliar itu, Pemkab Poso perada pada peringkat ke 7 sebesar 10,8 persen dari 13 kabupaten dan kota di Sulteng.
FGD yang digelar Kemendikbud di Poso merupakan upaya untuk kemitraan antara lembaga dalam menyerap aspirasi bidang pendidikan, yakni memperluas pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta daerah yang mempunyai sejarah konflik.
Pihak Kemendikbud diwakili staf khusus hubungan antar lembaga, Fajar Riza Ul Haq turut menyosialisasikan tiga kebijakan menteri pendidikan yakni perluasan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), penerapan revolusi mental melalui Penguatan Pendidikan Karater (PPK), dan penguatan sumberdaya manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja melalui pendidikan vokasi. ***
Pemerataan Guru Masih Jadi Masalah di Poso
ilustrasi (ANTARA)
"Contoh, ada satu sekolah dengan enam ruang kelas, hanya dilayani oleh dua guru PNS, satu guru honorer dan satu kepala sekolah," ungkapnya.
