Selasa, 26 September 2017

Pemprov Akui Pelayanan Publik Masih Jadi Sorotan

id longki
Pemprov Akui Pelayanan Publik Masih Jadi Sorotan
Dra. Derry B. Djanggola (humas)
Saya melihat masalah aktual yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan perlu segera ditangani adalah perilaku petugas aparatur pelayanan publik yang masih lemah dibidang pelayanan
Palu,  (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengakui masih banyak sorotan terkait pelayanan publik sehingga perlu dibenahi oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah setempat.

"Kinerja aparatur pemerintah di bidang pelayanan masih menjadi sorotan masyarakat. Berbagai langkah ke arah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun hasilnya belum optimal dirasakan masyarakat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Derry Djanggola mewakili Gubernur Longki Djanggola di Palu, Senin.

Derry mengatakan saat ini masih ditemui sejumlah keluhan dan kritikan dari masyarakat, baik melalui media massa maupun laporan langsung.

Menurut Derry kondisi tersebut dapat dilihat antara lain dari sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, jangka waktu penyelesaian pelayanan yang tidak pasti, informasi pelayanan yang tidak transparan serta sikap dan perilaku petugas atau aparatur yang kurang profesional.

"Era reformasi telah menuntut perubahan kualitas pelayanan, maka aparatur pemerintah harus lebih menyadari dan menghayati fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat," katanya.

Derry mengatakan masyarakat membutuhkan pelayanan cepat, tepat, murah, aman dan pasti serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jika itu telah dipenuhi, kata dia, nantinya akan tercipta tata kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Menurut Derry untuk mewujudkan karakteristik tata kepemerintahan yang baik, diperlukan partisipasi masyarakat, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan atau keadilan, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme dan akuntabilitas.

"Saya melihat masalah aktual yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan perlu segera ditangani adalah perilaku petugas aparatur pelayanan publik yang masih lemah dibidang pelayanan," katanya.

Selain itu juga belum dilaksanakannya penilaian kinerja berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Untuk mengatasi hal itu, kata Derry perlu langkah-langkah solutif, seperti melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik, melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM).

Dia mengatakan survei kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan program reformasi birokrasi. (skd) 

Editor: Rolex Malaha

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga