Maros, Sulsel (antarasulteng.com) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah daerah menyinergikan program pengentasan kemiskinan dengan program pemerintah pusat.
"Kerja sama antara Pemda dan pemerintah pusat juga dibutuhkan guna menyukseskan program pembangunan, baik di kawasan maupun nasional," kata Khofifah saat menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis.
Dia mengatakan salah satu program pembangunan itu terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan sehingga dengan sinkronisasi program dapat menjadikan kinerja di lapangan lebih efektif dan efisien.
Dalam menjalin sinergi itu, Khofifah mencontohkan, pemerintah pusat menggulirkan Bansos PKH kepada enam juta keluarga penerima manfaat (KPM). Apabila Pemerintah Daerah memiliki program yang mirip maka bisa disinergikan sehingga bisa memperluas jangkauan.
"Kemensos memiliki basis data terpadu. Pemda bisa menjadikan data tersebut acuan dalam menyalurkan bansos," ujarnya.
Hal itu sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 26 April 2017 yang menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan harus fokus dan berprioritas.
Kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan menurut Presiden ialah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan.
Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi bengkalai.
Berkaitan dengan hal tersebut, PKH muncul sebagai salah satu program strategis nasional yang juga menjadi program prioritas daerah dalam menanggulangi kemiskian. (skd)
(T.S036/S024)
Mensos: pemda harus sinergikan program pengentasan kemiskinan
Menteri Sosial Kofifah Indar Paawansa (Antarasulteng.com/istimewa)
