Kamis, 21 September 2017

Nasdem Banggai Akan Advokasi 1.114 Korban Penggusuran

id nasdem
Nasdem Banggai Akan Advokasi 1.114 Korban Penggusuran
Ketua DPD Partai Nasdem Banggai Batia Sisilia Hadjar mengunjungi korban penggusuran dan memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi penggusuran di Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk, Jumat (12/5). (Opan Bustan)
Banggai, Sulawesi Tengah, (antarasulteng.com) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat akan melakukan  pendampingan hukum terhadap 1.114 korban penggusuran di Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk.

Ketua DPD Nasdem Banggai Batia Sisilia Hadjar mengemukakan di Luwuk, Jumat, internal pihaknya akan melakukan kajian terhadap fakta hukum atas terjadinya penggusuran 343 kepala keluarga.

"Sementara ini kami akan melakukan pengumpulan data-data yang kemudian ditindak lanjuti dengan fakta hukum," ungkap Batiah Sisilia Hadjar disela-sela menyerahkan bantuan sembako kepada korban penggusuran.

Kata Batia dirinya bersama Fraksi Partai Nasdem akan memabahas kasus penggusuran itu dari sisi hukum secara internal.

Menurutnya kasus penggusuran terhadap masyarakat dikelurahan itu merupakan langkah pemerintah yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Karena itu, Ia merasa miris melihat kasus penggusuran oleh pemerintah yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Luwuk terhadap 248 bangunan yang dihuni 1.114 jiwa.

Ia menyebut bahwa kasus penggusuran terhadap masyarakat dikelurahan tersebut menjadi kasus yang perlu menjadi perhaian pemerintah.

Karena itu, kata dia, pemerintah setempat harus memberikan solusi lewat kebijakan untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat.

"Ini sungguh sangat miris. Dari sisi luasan ini penggusuran yang sangat besar atau sangat luas dilakukan oleh pemerintah. Karena itu problem ini tidak hanya menjadi problem ditingkat daerah, tapi berskala nasional," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa saat ini masyarakat korban penggusuran tidak memiliki tempat tinggal yang layak sesuai dengan standar hidup yang digalakkan oleh pemerintah.

"Ini artinya pemerintah kembali menciptakan kemiskinan didaerah. Karena salah satu indikator orang dikatakan miskin yaitu tidak memiliki hunian," terangnya.

Editor: Anas Masa

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga