Nasdem Sulteng Tolak `Mahar` Rekrut Bacaleg

Ampana, Sulawesi Tengah, (antarasulteng.com) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan menolak `mahar` dalam bentuk apapun dari masyarakat yang hendak mendaftar menjadi calon legislatif dari partai politik tersebut.

"Nasdem tidak menerima mahar dalam bentuk apapun dari pendaftar atau masyarakat yang ingin menjadi calon legislatif dari Partai Nasdem," ujar Ahmad M Ali.Hal usai melantik Pengurus DPD Nasdem Kabupaten Tojo Una-una di Ampana, Sabtu malam.

Sebaliknya, kata Ahmad M Ali, Nasdem akan memfasilitasi bahkan membiayai masyarakat yang ingin bergabung dengan partai politik itu.

Nasdem dalam program Indonesia memanggil, membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat dari semua kalangan untuk menjadi caleg tanpa ada pengutan biaya.

Karena itu, sebut dia, politik tanpa mahar yang digagas dan dilaksanakan oleh pihaknya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang terbaik baik di Sulawesi Tengah bertarung di pemilu 2019 mendatang.

"Nasdem sangat berharap orang-orang terbaik tidak berdiam diri dalam dinamika pemerintahan dan politik di negara ini," ujarnya.

Ia mengakui bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akhir-akhir ini menurun karena banyak faktor yang mempengaruhi.

Faktor-faktor itu, urai dia, antara lain partai politik tidak memperhatikan masyarakat, melainkan lebih mementingkan diri sendiri.

Kondisi itu membuat Nasdem berharap keterlibatan orang-orang yang memiliki komitmen dan kepribadian baik untuk bergabung menghadapi Pemilu 2019.

"Nasdem menggagas politik tanpa mahar pada program Indonesia memanggil sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politk," katanya.

Pengurus DPD Nasdem Kabupaten Tojo Unauna yang dilantik itu diketuai Mohamad Lahai yang juga Bupati Tojo Unauna. Dengan demikian, sudah dua bupati di Sulteng yang memimpin DPD Nasdem yakni Bupati Donggala Kasman Lassa dan Mohamad Lahai.

Lahai sendiri mengaku sudah memiliki 10.000-an kader di 12 kecamatan di daerahnya serta sudah mengantongi 5.000-an kartu tanda anggota untuk persiapan verifikasi faktual KPU menjelang Pemilu 2019.