Manila (antarasulteng.com) - Perunding perdamaian pemerintah Filipina membatalkan perundingan perdamaian dengan pemberontak pimpinan Maois di Belanda pada Sabtu sesudah Tentara Rakyat Baru (NPA) meningkatkan serangan di pedesaan.
Kedua pihak terlibat dalam pembicaraan perdamaian, yang ditengahi Norwegia untuk mengakhiri perang hampir lima dasawarsa, yang menewaskan lebih dari 40.000 orang.
Pada putaran terakhir pembicaraan dengan Kubu Demokratiik Bangsa, lengan politik NPA, penasihat presiden Jesus Dureza menyatakan pemerintah menunda perundingan karena pemberontak tidak membalas upaya perdamaian Presiden Rodrigo Duterte.
Dengan membaca pernyataan, Dureza mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan hanya bila ada "tanda jelas, yang memungkinkan lingkungan dapat mencapai perdamaian adil dan berkelanjutan di negeri itu melalui perundingan perdamaian".
Dureza menyatakan keputusan itu diambil saat pemimpin pemberontak memerintahkan gerilyawan "meningkatkan serangan" sesudah keadaan darurat diberlakukan pada Selasa malam di pulau selatan, sebagai tanggapan atas perebutan kota oleh gerilyawan kelompok keras Maute, yang tidak terhubung dengan NDF.
Itu adalah kedua kali pemerintah menghentikan pembicaraan perdamaian dengan pemberontak komunis atas serangan gerilya terhadap tentara dan usaha, seperti, pertambangan dan perkebunan.
Duterte sangat ingin mengadakan kesepakatan perdamaian dengan komunis tapi marah karena kelompok itu terus melakukan kekerasan. Ia menyatakan tuntutan mereka berlebihan dan ia sudah memberi konsesi.
Penangguhan tersebut muncul saat ketakutan tumbuh seiring dengan kemunculan radikalisme di wilayah Moro di Filipina selatan.
Perunding utama pemberontak, Luis Jalandoni, menyatakan tuntutan pemerintah untuk menghentikan serangan gerilya "konyol" dan "tidak dapat diterima" karena tentara menyerang masyarakat pedesaan tempat pemberontak itu berada.
"Tentara harus menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Itu tidak dapat kami terima," katanya kepada wartawan.
Dureza menyatakan Duterte berusaha keras menciptakan perdamaian dengan membebaskan lebih dari 20 pemimpin pemberontak dan memberlakukan gencatan senjata sepihak.
Ia menyatakan pemerintah terbuka untuk mengadakan "perundingan perdamaian daerah" karena pemimpin pemberontak, beberapa di antaranya tinggal di pengasingan di luar negeri, (skd)
Berita Terkait
KKP tangkap kapal ikan Filipina yang rugikan negara Rp1,4 miliar
Kamis, 21 Maret 2024 13:01 Wib
Menkes suarakan praktik baik RI tangani TB di Forum Dialog Filipina
Minggu, 17 Maret 2024 9:28 Wib
KKP tangkap kapal berbendera Filipina saat curi ikan di wilayah Indonesia
Jumat, 1 Maret 2024 7:39 Wib
PT PAL Indonesia segera lakukan seremoni ekspor Kapal Perang Filipina
Jumat, 19 Januari 2024 22:27 Wib
China, Filipina sepakat diskusi atasi konflik di Laut China Selatan
Jumat, 19 Januari 2024 13:46 Wib
Beijing siap bahas Laut China Selatan dengan negara-negara ASEAN
Jumat, 12 Januari 2024 7:04 Wib
Presiden Jokowi apresiasi kepercayaan Filipina pada produk alutsista Indonesia
Kamis, 11 Januari 2024 15:54 Wib
Menlu Ri dan Filipina bahas peningkatan kerja sama ekonomi
Rabu, 10 Januari 2024 15:14 Wib