Dalam wawancara tersebut Presiden Jokowi berbicara mengenai banyak hal, mulai dari semakin banyaknya lembaga internasional yang memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia hingga cara pemerintah mengatasi ancaman terorisme.
Berikut petikan wawancara dengan Presiden Jokowi, yang pada kesempatan itu didampingi Staf Khusus Presiden Johan Budi dan Kepala Biro Pers Media dan Informasi Bey Machmudin.
Tren untuk berbagai lembaga rating seperti Fitch Rating, Moody's Rating, Standard & Poor's, dan UNCTAD semakin positif dalam memberikan predikatnya kepada Indonesia. Apa inovasi dan kebijakan pemerintah berikutnya untuk mempertahankan dan mengeksploitasi iklim yang baik ini?
Ini alhamdulillah layak investasi kita, investment grade terus meningkat setelah Fitch Ratings, Moodys, kemudian S&P, kemudian ditambah kemarin dari UNCTAD meloncat yang tahun sebelumnya peringkat 8 meloncat menjadi peringkat 4 setelah Amerika, India, China, kemudian Indonesia. Sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan internasional terhadap kita terutama dalam sisi kemudahan berinvestasi dan ini penting untuk terus kita reform, penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha, infrastruktur yang merupakan juga daya saing. Kemudian ekonomi-ekonomi biaya tinggi yang ada di pelabuhan, yang ada di airport, jalan-jalan.
Saya kira konkret seperti itu yang dilihat entah kita ini hanya kebijakan tapi mampu melaksanakan di lapangan, ini yang selalu mereka lihatkan itu. Dan menurut saya yang dulu sangat diragukan, pembangunan infrastruktur awal itu diragukan. Apa benar bisa dilaksanakan, apa benar dilaksanakan. Ternyata setelah kita laksanakan dan ada yang sudah jadi, ada yang setengah jadi, ada yang dalam proses. Ada yang belum menyelesaikan permasalahan lahan yang berpuluh-puluh tahun enggak bisa kemudian kita masuk juga bisa selesai. Saya kira kepercayaan itu yang kita pakai sebagai pegangan.
Yang kedua di sisi pengelolaan fiskal, di sisi pengelolaan perekonomian, pengelolaan fiskal dianggap APBN kita sekarang ini kredibel dan tentu saja pengelolaan moneternya juga baik di sisi inflasi, sisi kurs juga dianggap mampu kita mengendalikan itu. Tetapi pekerjaan besar kita masih pada Ease of Doing Business (EODB) itu bisa diloncatkan lagi yang dulu 120 menjadi sekarang 91. Kemudian target kita 40, paling tidak tahun ini bisa ke 70-80 saya kira sudah loncatan-loncatan seperti yang kita inginkan.
Selain kebijakan, memang di lapangan kita ikuti. Ini memang masih banyak yang bolong-bolong, kita ngomong apa adanya bahwa kita punya pekerjaan besar yang memerlukan ini lebih detail. Dan apapun yang namanya arus kepercayaan itu akan menimbulkan arus uang masuk, arus modal masuk, dan arus investasi masuk. Yang kita harapkan tidak hanya berhenti kalau sudah masuk itu berhenti di investasi portofolio, di saham, di bursa, kita ingin dorong agar ini bisa masuk ke sektor riil jadi bisa membuat pabrik, mereka buat industri, membuat kawasan industri, atau membangun infrastruktur yang kita harapkan mampu membuka lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat.
Ini kabar baik yang bisa seketika dimengerti bagi mereka yang mengerti ekonomi tapi untuk masyarakat awam apa sih artinya investment rating dan diterjemahkannya bagaimana?
Ya artinya, kalau nanti akan banyak investasi akan ada pembukaan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya misalnya di daerah. Di daerah itu peredaran uang menjadi semakin banyak dan adanya investasi lapangan pekerjaan akan terbuka, saya kira rakyat dapatnya di situ, mendapat lapangan pekerjaan bisa masuk peredaran uang di daerah semakin banyak, nantinya uang yang beredar di masyarakat juga semakin banyak. Artinya akan ada peningkatan kesejahteraan. Kalau gampangnya saya kira seperti itu.
Seberapa besar dampak investasi peningkatan rating itu terhadap masalah yang selalu banyak dipertanyakan, misalnya untuk mengecilkan gini koefisien Indonesia atau ada ketertinggalan beberapa tahun sebelum investasi bisa berdampak pada pengentasan kemiskinan, dan sebagainya?
Jadi kalau, sekali lagi, kalau peredaran uang di daerah semakin besar ini dampaknya ekonomi daerah akan semakin meningkat. Itu pertama.
Yang kedua dampak terhadap pembukaan lapangan pekerjaan, yang nantinya juga ujungnya dua hal tadi, peredaran uang ini kan meningkatkan daya beli rakyat, otomatis akan meningkatkan daya beli rakyat terhadap komoditas-komoditas yang ada di daerah itu sehingga petani juga bisa menjual dengan harga yang lebih baik, sehingga nelayan bisa menjual harga ikannya dengan lebih baik, efek berantainya akan seperti itu. Ini yang sering banyak pertanyaan, apa sih hubungan antara investasi dengan kemiskinan ya itu (jawabannya). Pembukaan lapangan pekerjaan, peredaran uang lebih banyak.
Kita mulai melihat pada 2017 ini, Indonesia dianggap sudah mengalami recovery, jadi sudah mulai perlahan kondisi ekonominya membaik dan terlihat akan terus meningkat. Pemerintah sendiri dalam APBN memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimistis, misalnya 2018 di antara 5,4-6,1 persen bahkan BI memperkirakan berkisar 5,5 persen tapi di antaranya itu semua, masalah di lapangan di tahun ketiga ini sebagai Presiden kendalanya apa yang menghambat Ease of Doing Business?
Yang pertama birokrasi yang harus mau berubah sehingga sistem yang kita siapkan ini untuk mengubah birokrasi kita untuk melayani secepat-cepatnya. Urusan yang berkait dengan investasi, perizinan, pelayanan terhadap urusan-urusan masyarakat harus dilayani secepat-cepatnya. Bolak-balik saya sampaikan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Pemerintah yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sudah kalau itu tidak jadi pegangan kita ya sudah ditinggal. Kita akan ditinggal.
Selain birokrasi, atau apakah itu yang paling berat?
Pertama birokrasi, yang kedua infrastruktur. Ya memang, kalau infrastruktur enggak baik bagaimana rakyat bisa menjual hasil buminya, bagaimana rakyat menjual komoditasnya. Saya berikan contoh saja ini, contoh infrastruktur di Halmahera Tengah kemarin kita resmikan Pelabuhan Tapaleo, pelabuhan kecil. Yang dulu hanya kapal-kapal kecil yang bisa masuk ke sana. Pas ombaknya gede enggak ada kapal yang masuk, sekarang setelah ada pelabuhan itu meskipun pelabuhannya bukan pelabuhan besar, pelabuhan menengahlah, kapal yang sedang bisa masuk, datang rutin bisa dipastikan setiap dua minggu datang. Saya sudah perintahkan, nanti setiap dua minggu sudah baik, nanti langsung masuk ke satu minggu. Artinya apa sembako, bahan-bahan pokok, semen, bisa masuk secara rutin.
Yang kedua hasil bumi yang ada di situ yang dulu sulit menjualnya sekarang datang, datang. Karena sudah ada kapal yang rutin. Lada bisa dijual, cengkeh bisa dijual, kopra yang dulu enggak pernah diurus sekarang bisa dijual. Hal-hal seperti ini yang kita lihat sekarang ini mulai tampak dengan adanya pembangunan infrastruktur. Jadi tadi satu layanan, perizinan kedua infrastruktur.
Yang ketiga memang, ini ya termasuk infrastruktur. Yang ketiga berkaitan dengan listrik, ini kita tertinggal anu (jauh) sekali harus dikejar siang malam agar yang namanya listrik ini siap betul nantinya kalau ada orang bikin industri atau buka kawasan pariwisata itu tersedia. Padahal membangun listrik itu butuh waktu 4, 5, 6 tahun, tidak bisa langsung-langsung.
Tapi yang menjadi agen perubahan siapa Pak, apa Bapak sendirian?
Semuanya. Nantinya sistem disederhanakan, diperbaharui, direform kemudian yang kedua SDM-SDM kita juga harus ngerti bahwa sekarang ini persaingan antarnegara ini sangat ketat sekali. Artinya adu cepat karena kita lihat negara-negara sekarang ini jatuh ekonominya ya karena lambat tadi. Sekarang ini kan ekonomi dunia masih sulit kita (tumbuh) dalam kesulitan itu meskipun naiknya tipis-tipis yang lainnya kan itu anjlok dua persen, satu setengah persen, jadi yang dekat-dekat kita selesaikan.
Berpindah ke masalah lain, setelah 72 tahun merdeka, kenapa bangsa kita begitu mudah dipengaruhi isu-isu SARA kemudian harus memperdebatkan kodrat kebhinekaan, ideologi Pancasila. Kenapa perdebatan ini masih ada? Ini masalah ideologis, ekonomi, atau kekuasaan?
Yang pertama masalah pendidikan, ini penting. Yang kedua masalah ekonomi, income perkapita kita. Yang ketiga masalah politik. Campur aduk.
Apa penyebab terbesar? Apa sama semua Pak di Indonesia ketiga-tiganya?
Ya ini bercampur. Saya berikan contoh politik, ini harusnya, ini kan memang karena pilkada kan, ya pilpres, pilgub, pilwalikota, pilbupati karena itu. Harusnya perhelatan politik kan kita ngerti semua, setiap lima tahun. Setelah pilgub itu selesai ya sudah, setelah pilpres selesai ya selesai nanti nunggu lagi lima tahun. Ini enggak yang sekarang ini sudah pilpresnya selesai masih goreng-goreng, pilgubnya selesai masih goreng-goreng. Sehingga masyarakat terbawa karena tadi yang nomor satu tadi yang berkaitan dengan pendidikan itu ada pengaruh. Karena apapun sekarang hampir setiap orang pegang HP sehingga informasi yang ada disitu sangat mempengaruhi sekali. Dan seharusnya, mestinya kandidat tim sukses elit-elit politik, elit partai harusnya mengedukasi, memberitahu kepada rakyat sudah selesai, kita kembali lagi bekerja. Mestinya seperti itu.
Jadi Bapak khawatir tidak, akan terus seperti ini sampai 2019?
Nah ini kalau kita lihat ya memang arahnya ke sana (sambil tertawa ringan). Tapi ya apapun masyarakat dengan adanya pilgub, pilpres, pilbupati/walikota ini juga kan mematangkan masyarakat semakin dewasa. Ini juga mencerdaskan masyarakat, ya mungkin ini masa transisi tapi satu titik masyarakat semakin cerdas, ngerti apapun yang diomongkan, masyarakat akan tetap jalan. Ini bagian dari proses demokrasi kita, ini bagian dari proses pembelajaran kita, bagian dari proses pendewasaan politik kita semuanya. Ini yang harus kita lewati.
Kira-kira akan berapa lama proses itu?
Orang-orang kita ini cepat pintarnya kok dan cerdas. Rakyat sekarang juga cerdas, cepat pintarnya diulang-ulang terus aah ini politik. Seakan-akan seperti itu. Dan semua negara sedang mengalami, kepala negara mengalami semua. Kepala negara cerita ke saya dan ternyata mengalami semuanya. Karena keterbukaan media sosial.
Ketika di KTT Arab Islam-Amerika di Riyadh, Pak Presiden pesannya sangat bagus dan sangat berbeda dengan pemimpin lainnya, dimana yang lain lebih menggarisbawahi sesuatu yang agak keras, Bapak justru mendekati dengan soft power tapi dalam hal yang sama setelah kejadian bom di Kampung Melayu Bapak mengangkat lagi pembahasan mengenai UU Antiterorisme. Bagaimana menjaga keseimbangan dengan masyarakat yang terbuka demokrasinya dengan dibutuhkannya UU Antiterorisme yang banyak dikhawatirkan masyarakat sipil seperti Malaysia dan Singapura yang justru digunakan sebagai alat politik ISA. Bagaimana Bapak bisa menjamin pasca-nantinya 10 tahun ke depan misalnya, UU itu tidak mengundang untuk penyalahgunaan?
Ya kita kemarin itu memang di KTT Arab Islam dan AS di Riyadh, saya memang menyampaikan sesuatu yang lain bahwa pendekatan untuk menangani terorisme, radikalisme, tidak hanya dengan militer dan senjata. Tidak hanya dengan pendekatan hukum saja tapi juga dengan pendekatan lunak soft power, lewat agama, lewat budaya, saya kira ya memang yang kita lakukan itu. Dan itu hasilnya lebih permanen, tidak menimbulkan dendam yang tidak berkesudahan kemarahan yang tidak berkesudahan. Dan setelah saya sampaikan ya memang ya rata-rata yang lain yang disampaikan ya itu-itu. Kita dianggap beda, saya kira kemarin kita menyampaikan itu.
Nah ini kalau kita lihat ya memang arahnya ke sana (sambil tertawa ringan). Tapi ya apapun masyarakat dengan adanya pilgub, pilpres, pilbupati/walikota ini juga kan mematangkan masyarakat semakin dewasa. Ini juga mencerdaskan masyarakat, ya mungkin ini masa transisi tapi satu titik masyarakat semakin cerdas, ngerti apapun yang diomongkan, masyarakat akan tetap jalan. Ini bagian dari proses demokrasi kita, ini bagian dari proses pembelajaran kita, bagian dari proses pendewasaan politik kita semuanya. Ini yang harus kita lewati.
Kira-kira akan berapa lama proses itu?
Orang-orang kita ini cepat pintarnya kok dan cerdas. Rakyat sekarang juga cerdas, cepat pintarnya diulang-ulang terus aah ini politik. Seakan-akan seperti itu. Dan semua negara sedang mengalami, kepala negara mengalami semua. Kepala negara cerita ke saya dan ternyata mengalami semuanya. Karena keterbukaan media sosial.
Ketika di KTT Arab Islam-Amerika di Riyadh, Pak Presiden pesannya sangat bagus dan sangat berbeda dengan pemimpin lainnya, dimana yang lain lebih menggarisbawahi sesuatu yang agak keras, Bapak justru mendekati dengan soft power tapi dalam hal yang sama setelah kejadian bom di Kampung Melayu Bapak mengangkat lagi pembahasan mengenai UU Antiterorisme. Bagaimana menjaga keseimbangan dengan masyarakat yang terbuka demokrasinya dengan dibutuhkannya UU Antiterorisme yang banyak dikhawatirkan masyarakat sipil seperti Malaysia dan Singapura yang justru digunakan sebagai alat politik ISA. Bagaimana Bapak bisa menjamin pasca-nantinya 10 tahun ke depan misalnya, UU itu tidak mengundang untuk penyalahgunaan?
Ya kita kemarin itu memang di KTT Arab Islam dan AS di Riyadh, saya memang menyampaikan sesuatu yang lain bahwa pendekatan untuk menangani terorisme, radikalisme, tidak hanya dengan militer dan senjata. Tidak hanya dengan pendekatan hukum saja tapi juga dengan pendekatan lunak soft power, lewat agama, lewat budaya, saya kira ya memang yang kita lakukan itu. Dan itu hasilnya lebih permanen, tidak menimbulkan dendam yang tidak berkesudahan kemarahan yang tidak berkesudahan. Dan setelah saya sampaikan ya memang ya rata-rata yang lain yang disampaikan ya itu-itu. Kita dianggap beda, saya kira kemarin kita menyampaikan itu.
Kemudian setelah pulang ada bom di Kampung Melayu yang saya betul-betul sangat heran, bom itu meledak di terminal bus yang terkena justru masyarakat biasa, ada sopir kopaja, ada yang pemilik lapak, ada yang karyawan, ada yang ini saya kira apa memerlukan sebuah kajian dan pengamatan bahwa yang lebih jeli sekarang ini ada sebuah perpindahan hampir semua tempat digunakan, enggak mikir lagi yang berada di situ siapa. Oleh karena itu kita memerlukan UU Antiterorisme yang lebih mencakup semuanya mulai dari pencegahan, deradikalisasi, dan termasuk di penindakannya. Sehingga saya sampaikan bahwa dengan UU ini kita ingin aparat mempunyai payung hukum yang memudahkan dalam bertindak preventif, jangan kayak sekarang kejadian baru bisa bergerak.
Yang kedua saya setuju TNI masuk dalam UU ini karena terorisme ini bukan hanya pidana tapi juga ancaman untuk negara. Nah mengenai TNI masuk di sebelah mana masih dalam pembahasan dengan DPR. Kalau menurut saya ya di tempat-tempat yang sangat sulit, di udara, di laut, atau menurut lokasi tertentu yang diberikan perintah dari panglima tertinggi. Tapi itu masih dalam pembahasan.
Bagaimana pelibatan TNI dalam UU Antitorisme?
Saya kira di menko juga sudah, di DPR juga sudah. Saya kira begini, sekarang ini kan masuk dalam alam keterbukaan. Ada yang ngontrol kok, masyarakat, LSM, NGO, bisa kontrol mereka. Kenapa kita harus ketakutan dengan masa lalu seperti ini. Ke depan akan semakin terbuka artinya ada yang kontrol tapi yang paling penting dan itu sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan-tindakan ini dan kita ingin agar koridor hukum makin jelas dan efektif. Jangan sampai kita ini hanya berdebat terus padahal terorisme sudah di depan kita, di Marawi.
Terkait Badan Siber dan Sandi Negara ke depan akan seperti apa?
Badan siber nanti. Kalau sudah dilantik baru saya sampaikan apa sih Badan Siber dan Sandi Negara ini apa sih.
Yang kedua saya setuju TNI masuk dalam UU ini karena terorisme ini bukan hanya pidana tapi juga ancaman untuk negara. Nah mengenai TNI masuk di sebelah mana masih dalam pembahasan dengan DPR. Kalau menurut saya ya di tempat-tempat yang sangat sulit, di udara, di laut, atau menurut lokasi tertentu yang diberikan perintah dari panglima tertinggi. Tapi itu masih dalam pembahasan.
Bagaimana pelibatan TNI dalam UU Antitorisme?
Saya kira di menko juga sudah, di DPR juga sudah. Saya kira begini, sekarang ini kan masuk dalam alam keterbukaan. Ada yang ngontrol kok, masyarakat, LSM, NGO, bisa kontrol mereka. Kenapa kita harus ketakutan dengan masa lalu seperti ini. Ke depan akan semakin terbuka artinya ada yang kontrol tapi yang paling penting dan itu sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam tindakan-tindakan ini dan kita ingin agar koridor hukum makin jelas dan efektif. Jangan sampai kita ini hanya berdebat terus padahal terorisme sudah di depan kita, di Marawi.
Terkait Badan Siber dan Sandi Negara ke depan akan seperti apa?
Badan siber nanti. Kalau sudah dilantik baru saya sampaikan apa sih Badan Siber dan Sandi Negara ini apa sih.
Kepada Tim Antara, Presiden Jokowi juga berbagi pengalaman saat menjalankan ibadah puasa Ramadan sebagai pengusaha, wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden.
Sama, makannya juga sama, minumnya juga sama, jamnya juga sama. Enggak ada bedanya. (skd)
Sama, makannya juga sama, minumnya juga sama, jamnya juga sama. Enggak ada bedanya. (skd)
