Miami (antarasulteng.com) - Setelah membatalkan sejumlah kebijakan Presiden
ke-44 Amerika Serikat (AS) Barrack Obama, Presiden Donald Trump pada
Jumat (16/6) mencabut kebijakan Obama terkait Kuba dengan memerintahkan
pengetatan warganya berwisata ke Kuba sekaligus larangan perdagangan
dengan militer negara di Amerika Latin itu.
Trump mengatakan dirinya membatalkan "kesepakatan buruk dan menyesatkan" yang dicapai mantan Presiden Barack Obama.
Sambil meletakkan kebijakan yang baru menyangkut Kuba saat
menyampaikan pidato di Miami, Trump menandatangani keputusan presiden.
Keputusan itu mencabut terobosan-terobosan bersejarah yang
dilakukan Obama menyangkut Kuba. AS dan negara komunis itu, yang
merupakan musuh saat Perang Dingin, membuat terobosan diplomatik pada
2014.
Namun, Trump masih menyisakan beberapa kebijakan Obama untuk tetap
dijalankan, yaitu keberadaan kedutaan besar AS yang baru dibuka kembali
di Havana, Ibu Kota Kuba.
Trump berupaya memperlihatkan bahwa menjalankan janjinya saat
kampanye untuk mengambil garis yang lebih tegas terhadap Kuba, terutama
terkait catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) di pemerintahan negara
pulau Karibia tersebut.
"Kita tidak akan lagi berdiam diri melihat penindasan komunis,"
kata Trump, disambut sorakan dukungan dari kerumunan orang di kantong
masyarakat Kuba-Amerika, Little Havana.
Di antara mereka ada Senator Marco Rubio dari Florida, yang membantu memajukan pembatasan terhadap Kuba.
"Untuk diberlakukan segera, saya mencabut kesepakatan dengan Kuba
yang dibuat benar-benar secara sepihak oleh pemerintahan sebelumnya,"
teriak Trump, saat mengumumkan "pukulan" bagi pemerintahan Kuba pimpinan
Presiden Raul Castro.
Berdasarkan kebijakan baru Trump itu, warga negara AS akan semakin ketat dilarang berkunjung ke Kuba sebagai wisatawan.
Aturan
itu berupaya mencegah dolar AS dijadikan sumber pendapatan oleh
Pemerintahan Kuba, yang dianggap Pemerintahan Trump didominasi militer
penindas.
Kebijakan baru tersebut melarang sebagian besar kegiatan bisnis
dengan Armed Forces Business Enterprises Group, yaitu sebuah perusahaan
besar Kuba yang bergerak di seluruh bidang perekonomian didukung
militer.
Namun, menurut sejumlah pejabat AS, masih ada pengecualian
larangan, termasuk untuk perjalanan udara dan laut. Pengecualian itu
akan melindungi bisnis pelayaran kapal-kapal pesiar AS yang melayani
jalur ke Kuba.
"Kita tidak mau dolar-dolar Amerika Serikat menopang monopoli militer yang memeras dan menyiksa rakyat Kuba," kata Trump.
Ia menjanjikan bahwa berbagai sanksi AS tidak akan dicabut sampai
Kuba membebaskan para tahanan politik dan menjalankan pemilihan umum
secara bebas.
Berdasarkan perintah Trump, departemen keuangan dan perdagangan AS
akan diberi waktu 30 hari untuk mulai menyusun peraturan-peraturan baru
terkait Kuba. Peraturan baru itu belum akan diberlakukan sampai
penyusunan secara lengkap selesai.
Sebelumnya, Trump juga
membatalkan sejumlah kebijakan dari Obama, antara lain jaminan asuransi
kesehatan masyarakat (Obamacare), menekan dan memberi label musuh AS
bagi pemerintahan di Republik Iran, dan keluar dari Kesepakatan Paris
2015 mengenai komitmen pemerintahan di berbagai belahan dunia untuk
mengurangi emisi zat asam arang (karbon dioksida).(skd)
Berita Terkait
Uni Eropa perlu capai otonomi pertahanan agar tak tergantung NATO
Senin, 12 Februari 2024 14:39 Wib
Gedung Putih kecam keras komentar Trump soal NATO
Senin, 12 Februari 2024 7:26 Wib
Dunia harus bersiap bila Trump menang Pilpres AS pada 2024
Selasa, 16 Januari 2024 7:37 Wib
Jika menang, Trump bersumpah akan hukum mati pelaku perdagangan anak
Sabtu, 22 Juli 2023 22:35 Wib
Trump tiba di New York untuk hadiri sidang dakwaan dirinya
Selasa, 4 April 2023 14:50 Wib
Twitter Inc tutup akun berafiliasi dengan medsos Trump
Jumat, 7 Mei 2021 13:16 Wib
Facebook akan kaji ulang soal periode blokir akun Donald Trump
Kamis, 6 Mei 2021 9:12 Wib
Facebook dilaporkan telah hapus video wawancara Donald Trump
Kamis, 1 April 2021 9:36 Wib