Legislator: Penerimaan CPNS Secara "online" Hindari Sogok

id testing cpns

Legislator: Penerimaan CPNS Secara "online" Hindari Sogok

Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) unit pusat Kemenkuham mengerjakan soal tes tertulis di Stadion Lebak Bulus, Jakarta, beberapa waktu lalu. Ujian tersebut diikuti 1.752 peserta untuk mengisi formasi 79 orang di Unit Pusat Kementerian Hukum dan HAM. (FOTO ANTARA/M Agung Rajasa)

Ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, yaitu dengan memilih putra-putri terbaik bangsa menjadi Aparatur Sipil Negara
Palu,  (antarasulteng.com) - Anggota Komisi III Bidang Hukum dan Perundang-Undangan DPR RI Ahmad M Ali mengatakan penerimaan CPNS Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia dan MA secara daring atau "online" untuk menghindari sogok atau suap.

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, yaitu dengan memilih putra-putri terbaik bangsa menjadi Aparatur Sipil Negara," kata Ahmad M Ali menjawab pertanyaan mengenai sistem "online" penerimaan CPNS Kemenkum-Ham dan Mahkamah Agung saat dihubungi dari Palu, Selasa malam.

Ahmad M Ali menyebutkan bahwa sistem "online" penerimaan CPNS dua instansi tersebut mencegah pertemuan antara pelamar dan pihak yang menyelenggarakan penerimaan secara langsung.

Ia menjelaskan, sistem "online" sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yaitu memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendaftar.

Sekaligus membantah bahwa setiap jabatan dan kuota penerimaan CPNS 2017 dua instansi ini, telah ada nama-nama yang akan menempati jabatan itu sehingga testing dianggap hanya formalitas.

"Testing ini bukan formalitas, ini untuk memilih putra-putri bangsa terbaik menjadi ASN untuk membangun negeri. Masyarakat dimana saja dapat mengakses penerimaan lewat sistem online. Ini untuk kemudahan, apalagi saat ini internet telah masuk sampai di kecamatan," ujarnya.

Dia menegaskan, bila pemerintah mengangkat PNS dari hasil sogok, maka kualitas akan semakin buruk. Setiap orang yang menjadi PNS dengan menyogok akan berpikir mengembalikan dana.

Dia menguraikan masyarakat di desa yang belum terjangkau dengan internet dapat mengakses internet untuk penerimaan CPNS di kecamatan-kecamatan.

"Bila dilakukan secara manual, maka hal ini sangat menyulitkan masyarakat, sekaligus memperlambat proses serta memakan waktu yang lama. Karena masyarakat yang ada di daerah harus ke Jakarta," katanya.

Dia mengaku belum mendapat informasi mengenai besaran anggaran yang disediakan pemerintah dalam penerimaan CPNS dua instansi tersebut. (skd)