Pekanbaru (antarasulteng.com) - Presiden Joko Widodo hari ini membagikan 6.000 sertifikat kepada masyarakat Riau di lapangan Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru.
"Di provinsi Riau seharusnya ada 3,1 juta bidang yang sudah bersertifikat untuk seluruh masyrakat, tapi sampai saat ini baru bisa diberikan 1,1 juta. Berarti masih kurang 1,9 juta sertifikat yang harus kita kejar," kata Presiden, Minggu, didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
"Seluruh Indonesia harusnya 126 juta sertifikat tapi yang dikerjakan baru 46 juta. Saya perintahkan Menteri BPN, dibantu gubernur, untuk segera diselesaikan," tegas Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa sebelumnya di Riau hanya terbit 10 ribu sertifikat tanah per tahun tapi sekarang dipaksa harus terbit 140 ribu sertifikat setiap tahun.
"Tahun ini terbit 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta, harus dipaksa begitu," tandas Presiden.
Menurut dia, dengan mendapatkan sertifikat tanah, sengketa-sengketa lahan dapat diselesaikan.
"Sengketa-sengketa lahan akan selesai kalau masyarakat pegang yang namanya sertifikat karena kalau sudah pegang ini diam. Kalau belum ada sertifikat yang ada hanya klaim-klaim, tapi kalau sertifikat sudah ada jadi enak tenteram karena sudah pegang sertifikat," ungkap Presiden.
Presiden berpesan agar masyarakat benar-benar menghapal luas tanah yang tertera dalam setifikat tanah.
"Tolong semua tahu isi sertifikat ini apa. Apa betul meter persegi luas tanah jelas. Tolong diberikan plastik kalau disimpan dan gentingnya bocor tidak rusak dan difotokopi, kalau hilang mengurus ke kantor BPN lebih mudah mencarinya," kata dia.
Jokowi meminta pemegang sertifikat berhat-hati saat menjaminkan sertifika ke bank. "Tolong dikalkulasi apakah keuntungan usahanya dapat dibayar untuk mencicil pokoknya," tambah Presiden.
Sementara itu Sofyan Djalil mengatakan jumlah setifikat tanah yang dibagikan di Riau baru 38 persen.
"Sudah ada 1,1 juta bidang yang bersertifikat dan masih ada 1,9 juta bidang yang masih harus disertifikatkan. Rata-rata diberikan sertifikat 10-11 ribu bidang pada 2017. Pembagian ini sudah naik 15 kali lipat dibanding periode sebelumnya," kata Sofyan. (skd)
Berita Terkait
Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten
Jumat, 29 Maret 2024 5:06 Wib
Menteri ESDM: Regulasi tambah saham di Freeport sedang disiapkan
Jumat, 29 Maret 2024 4:59 Wib
Rektor: Pemerintah beri perhatian besar pengembangan UIN Datokarama
Kamis, 28 Maret 2024 13:11 Wib
PON Aceh-Sumut kado istimewa untuk Presiden Jokowi
Kamis, 28 Maret 2024 6:42 Wib
Presiden resmikan dua pelabuhan di Teluk Palu
Rabu, 27 Maret 2024 20:31 Wib
Presiden sebut maritim kunci perkembangan ekonomi Indonesia
Rabu, 27 Maret 2024 13:27 Wib
Presiden Jokowi resmikan Bendungan Gumbasa Sulteng naikkan produksi pertanian
Rabu, 27 Maret 2024 13:26 Wib
Presiden setujui pengadaan kapal roro untuk Sulteng dukung IKN
Rabu, 27 Maret 2024 11:10 Wib