Elpiji Subsidi Dijual Jauh Di Atas Het

id elpiji

Ilustrasi (antaranews)

Palu, (antarasulteng.com) - Elpiji subsidi (3kg) kini semakin banyak dijual bebas di pasaran Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pantauan Antara, Jumat, pengecer tampak seenaknya menjual elpiji subsidi dengan harga yang cukup tinggi selisihnya dari HET yang ditetapkan pemerintah.

Padahal, sesuai aturan, distribusi elpiji 3kg hanya dilakukan sampai kepada pangkalan resmi.

Seharusnya elpiji subsidi hanya dijual di pangkalan resmi, buka di kios-kios seperti terjadi di Kota Palu, justru ketika stok di pangkalan kosong, tetapi di pengecer banyak menjual.

Harga elpiji subsidi dijual pengecer berkisar Rp20.000 hingga Rp35.000/tabung.

Seorang pengecer yang enggan disebut identitasnya, mengakui membeli elpiji subsidi dari pangkalan resmi dan menjual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.

"Saya membeli dari pangkalan dengan harga sesuai HET, yaitu Rp16.000/tabung," katanya.

Kemudian elpiji subsidi tersebut kembali dijual di kios dengan harga Rp35.000/tabung.

Eddy, salah seorang warga meminta Pemkot Palu bersama pihak Pertamina untuk mengambil tindakan tegas kepada pangkalan pengecer elpiji yang menjual kepada pengecer.

Banyaknya elpiji subsidi yang dijual diluar pangkalan dengan harga yang sangat mahal, karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

Karena itu, pemilik pangkalan seenaknya menjual kepada pengecer. Padahal seharusnya, pangkalan hanya melayani warga sekitarnya.

"Pantasan stok elpiji subsidi di pangkalan cepat habis terjual, sebab pangkalan juga menjual kepada pengecer," kata dia.

Itu terjadi karena memang kurangnya pengawasan selama ini dari instansi berwenang dan juga Pertamina selaku pihak yang paling bertanggungjawab atas pendistribusian elpiji.

Pertamina seharusnya proaktif mengontrol dan mengawasi agar elpiji 3kg tidak dijual bebas di kios-kios karena merupakan masyarakat, sebab harga sudah pasti jauh diatas HET yang ditetapkan pemerintah. (skd) 
Pewarta :
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar