Senin, 25 September 2017

Ekonom: utang Indonesia bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur

id ekonomi
Ekonom: utang Indonesia bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Utang Indonesia di luar negeri memang besar, tetapi sangat bermanfaat bagi pembangunan infratruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat
Kupang (antarasulteng.com) - Ekonomi Dr James Adam mengatakan utang luar negeri Indonesia sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp3.706,52 triliun atau meningkat sebesar Rp34,19 triliun bermanfaat juga dalam pembangunan infratruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Utang Indonesia di luar negeri memang besar, tetapi sangat bermanfaat bagi pembangunan infratruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat," katanya di Kupang, Kamis.

Mantan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang ini mengatakan hal itu terkait utang Indonesia dan manfaat utang dalam pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, katanya, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand dan Jepang termasuk Brazil 69 persen, Meksiko 48 persen, China 46 persen.

"Utang pemerintah masih dalam batas aman karena berada di bawah 30 persen dari PDB bahkan di bawah ketentuan UU Keuangan yang menyaratkan maksimal 60 persen dari PDB," katanya. 

Dalam kaitan dengan pemanfaatan anggaran bagi pembangunan, maka skema pembangunan infrastruktur yang ditempuh pemerintah saat ini untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Misalnya, kata dia, pelibatan pihak swasta murni, BUMN murni maupun PPP (Public Private Partnership), Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha merupakan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur Nasional yang ditempuh saat ini harus diapresiasi.

"Apabila skema yang dirancang saat ini yaitu anggaran pembangunan infrastruktur yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni maupun PPP (Public Private Partnership), KPBU (Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha) berjalan maka diyakini akan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang di daerah ini," katanya.

"Skema pembiayaan infrastruktur yang bersumber pada kerja sama swasta murni, Public Private Partnership (PPP), akan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana di daerah," katanya.

Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) mengatakan apabil merujuk pada laporan Dinas NTT dan sumber lainnya, wilayah NTT sebagai provinsi kepulauan didukung infrastruktur Transportasi diantaranya panjang ruas jalan sekitar 16.010,15 Km, terdiri dari jalan negara 8,79 persen, jalan provinsi 10,85 persen dan jalan kabupaten 80,36 persen.

Berikut Pelabuhan laut sekitar 41 buah yang terdiri dari pelabuhan utama satu unit, pelabuhan pengumpul 9 dan pelabuhan pengumpan 32 unit.

Selanjutnya Bandara Udara sekitar 14 buah yang terdiri dari bandara pengumpul sekunder satu unit, Bandara pengumpul tersier empat unit, dan pengumpan sembilan unit.

Menyusul infrastruktur konektivitas untuk angkutan darat seperti terminal ada 20 buah yang terdiri dari, satu terminal tipe A, 15 terminal tipe B dan 4 terminal tipe C itu, sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun dan menyediakan fasilitas-fasilitas itu. (skd)

Editor: Rolex Malaha

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga