15.000 Hektare Lahan Pertanian Sigi Terkena Abrasi

Sigi, Sulawesi Tengah,  (Antarasulteng.com) - Sedikitnya 15.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Sigi rusak terkena abrasi atau pengikisan air sungai terhadap daratan, yang menyebabkan petani tidak dapat manfaatkan lahan.

"Ribuan hektare lahan pertanian warga habis akibat abrasi Sungai Palu. Jika ditaksir sekitar 15.000 hektare lahan perkebunan dan pertanian milik warga di sepanjang Kecamatan Tanambulava dan Gumbasa hilang tergerus ganasnya Sungai Palu," kata Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Muh Masykur di Palu, Senin.

Hal itu, kata Masykur disampaikan warga Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Firman kepada dirinya saat melaksanakan reses menjaring aspirasi masyarakat di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava, Minggu (13/8).

Kata Firman abrasi itu terjadi setiap saat sehingga perlunya perhatian dan langkah kongkrit dari Pemerintah Provinsi untuk merespon masalah ini.

"Jika situasi ini dibiarkan terus terjadi maka menunggu sampai kapan lagi baru ada upaya-upaya nyata dilakukan. Ini sudah ribuan hektare lahan milik warga hilang," ungkap Firman.

Dia mengatakan sudah banyak upaya yang dia lakukan di Sigi. Kami sudah menyampaikan masalah ini ke Pemda Kabupaten Sigi, tapi tidak ada respon menggembirakan karena memang masalah ini terbentur di kewenangan.

"Ini kewengan Pemerintah Provinsi Sulteng, Karena itu mlalui Anggota DPRD Muh Masykur kami berharap masalah ini dapat diteruskan ke Pemprov Sulteng," sebut Firman.

Sementara Masykur mengatakan abrasi Sungai Palu memang sudah sepatutnya semua pihak meliputi Pemkab Sigi dan Pemprov Sulteng dan pemerintah pusat termasuk Balai Wilayah Sungai III duduk bersama untuk membahas solusi dan jalan keluar masalah abrasi ini.

"Pasalnya kondisi sudah sangat mengkuatirkan dan membuat kita miris. 15000 hektare lahan yang hilang bukan perkara sedikit. Dan kondisi ini terus menerus terjadi. Apalagi dalam situasi seperti ini sulit diprediksi. Daya rusak akibat bencana banjir sudah pada tingkat meresahkan kita," katanya.

Masalah tersebut, menurut dia, harus disuarakan warga di sepanjang bantaran Sungai Palu. Di kiri kanan wilayah kecamatan dan desa yang menjadi daerah aliran sungai masalahnya sama. Mulai dari Kecamatan Gumbasa, Tanambulava, Dolo, Dolo Selatan, Dolo Barat dan Marawola.

Ia juga menyebut pemda kabupaten dan provinsi mengeluarkan kondisi darurat abrasi dan "memaksa" pemerintah pusat melalui BWSS mengalokasikan anggaran pentaan dan normisasi Sungai Palu.

Ini juga dimaksudkan supaya pihak BWSS tidak sekedar asal-asalan dan menutup mata. Cobalah sesekali mendengar dan merespon tuntutan warga yang saban hari dilingkupi kecemasan dan rasa was-was.