Jakarta (antarasulteng.com) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta DPR memahami
bahwa pemerintah masih memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru.
"Sementara ini pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan
gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai
penelitian," kata Wakil Presiden di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Wapres menanggapi wacana yang dilontarkan
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, soal pembangunan gedung baru dan
apartemen di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta,
menggunakan anggaran dari swasta.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, DPR telah merehabilitasi seluruh
perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar rupiah pada 2010.
"Jadi mestinya dimanfaatkan dulu rehabilitasi besar-besaran itu,
ratusan miliar digunakan untuk merehabilitasi rumah-rumah di DPR
sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya, kalau itu mau ditinggalkan
lagi kan kasihan. DPR yang buat perencanaan tapi hanya berapa tahun, ini
mau dibuat lagi," katanya.
Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberlakukan
moratorium pembangunan gedung baru kementerian/lembaga.Terkait dengan
pengadaan tanah baru untuk lembaga atau badan-badan baru, kata
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juga tidak diizinkan oleh Presiden.
Seskab mengatakan badan atau lembaga yang belum memiliki tanah
diminta untuk menggunakan tanah-tanah yang sudah dimiliki negara.
Sedangkan hal yang berkaitan dengan pendidikan atau prasarana yang
sangat dibutuhkan negara, seperti untuk penanganan terorisme, narkoba
maupun berkaitan dengan hal-hal sangat perlu harus melalui kajian yang
ketat. (skd)
Wapres: pemerintah masih moratorium pembangunan gedung baru
...pemerintah memutuskan masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru, terkecuali sekolah, rumah sakit dan balai penelitian...