Menkeu: pembiayaan utang 2018 untuk kegiatan produktif

id sri, menkeu

Menkeu Sri Mulyani (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 sebesar Rp399,2 triliun akan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan efisien dengan tetap menjaga tata kelola.

"Produktif, efisien, prudent, dan menjaga keseimbangan makro ekonomi, merupakan kebijakan pembiayaan utang tahun 2018," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (16/8).

Sri Mulyani mengatakan target pembiayaan utang mengalami penurunan, dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2017 sebesar Rp427 triliun, sehingga mampu menekan proyeksi defisit anggaran pada 2018.

Ia menambahkan pembiayaan utang ini akan dimanfaatkan untuk mengakselerasi prioritas pembangunan nasional pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan daerah.

"Upaya menutup defisit ini akan mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada kisaran 27 persen-29 persen terhadap PDB dan efisiensi pembiayaan agar tercapai keberlangsungan fiskal," kata Sri Mulyani.

Menurut rencana, pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 tersebut dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp414,7 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp15,5 triliun.

Total porsi pembiayaan utang ini juga akan dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi bagi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan UMKM sebesar Rp65,7 triliun.

Dengan proyeksi ini maka defisit anggaran pada RAPBN 2018 diperkirakan mencapai 2,19 persen terhadap PDB atau sebesar Rp325,9 triliun.

"Defisit ini menurun kalau dibandingkan tahun ini sesuai proyeksi 2,67 persen. Ini berpengaruh kepada defisit keseimbangan primer yang turun tajam menjadi Rp78,4 triliun, lebih rendah dari proyeksi 2017 sebesar Rp144,3 triliun," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, pembiayaan investasi sebesar Rp65,7 triliun akan dimanfaatkan untuk investasi BUMN sebesar Rp3,6 triliun, investasi BLU Rp57,4 triliun, investasi lembaga lainnya Rp2,5 triliun, dan investasi organisasi/LKI/BUI Rp2,1 triliun.

Pembiayaan investasi itu, antara lain untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Rp35,4 triliun guna pembebasan lahan dan BLU Pusat Investasi Pemerintah Rp2,5 triliun guna mendorong pembiayaan UMKM yang kreatif dan inovatif.

Selain itu, PMN kepada Tapera Rp2,5 triliun untuk pembentukan BP Tapera, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp15 triliun untuk peningkatan akses pendidikan masyarakat, dan BLU Perumahan PPDPP Rp2,2 triliun untuk peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembiayaan investasi ini juga dimanfaatkan untuk PMN bagi PT KAI Rp3,6 triliun guna pembangunan infrastruktur, dana bantuan internasional Rp1 triliun, BLU Perikanan LPMUKP Rp0,9 triliun untuk penguatan modal usaha kelautan dan perikanan serta BLU Kehutanan P2H Rp0,5 triliun untuk pembiayaan kepada UMKM industri ramah lingkungan. (skd)
Pewarta :
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar