Sabtu, 23 September 2017

Pemerintah Diminta Beri Nilai Tambah Daerah Industri

id nasdem
Pemerintah Diminta Beri Nilai Tambah Daerah Industri
Ketua DPW Partai NasDem Sulteng, H. Ahmad H. Ali (Antarasulteng.com/Istimewa)
Palu,  (antarasulteng.com) - Anggota Fraksi Nasdem di DPR Ahmad M Ali mengatakan pemerintah perlu membuat instrumen fiskal yang bertujuan meningkatkan nilai tambah untuk daerah penghasil industri gas alam cair (LNG).

"Pemerintah pusat perlu membangun instrumen yang berkeadilan pada daerah penghasil dalam komposisi industri LNG," katanya seperti dikutip siaran pers DPW Partai Nasdem Sulteng di Palu, Rabu.

Menurut Ahmad Ali, banyak daerah merasa tidak mendapatkan hasil yang setimpal karena dari sisi tenaga kerja dan efek berganda (multiplier effect) lainnya bergerak dalam aspek PDRB, dan tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan dan pemerataan kualitas pembangunan daerah.

Itu karena sumber tersebut tidak terdaftar sebagai pendapatan resmi dalam belanja daerah," kata Ahmad M Ali yang juga Ketua DPW Nasdem Sulteng itu.

Politisi Nasdem di Komisi II DPR RI itu menganggap instrumen ini diperlukan agar tujuan pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh setiap daerah penghasil LNG dimana akhirnya memiliki relevansi dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

Ia mencontohkan praktik pemisahan hulu dan hilir dalam proyek Donggi Senoro di Sulawesi Tengah.

Menurut dia proyek yang padat tekhnologi tersebut dibiayai atas investasi pinjaman (loan) dari sejumlah lembaga multilateral, seperti Japan Bank Internasional Corporation (JBIC).

Sehingga mayoritas hasilnya dikirim untuk konsumsi Jepang dan Korea Selatan, tempat dimana perusahaan pembeli berasal.

"Donggi Senoro LNG salah satu contoh yang perlu mendapatkan perhatian, sebab investasi triliunan tersebut hanya dinonton saja oleh pemerintah daerah karena tidak ada hak dan instrumen yang mengatur kewenangan daerah menarik revenue," ujarnya.

Namun demikian, sebut dia, pada sisi hulu terdapat hak partisipating interest 10 persen yang terbit melalui Permen tahun 2016. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada kepastian pemberian hak tersebut kepada pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, katanya, belum memfasilitasi penawaran pada Pemerintah Sulawesi Tengah.

"Sulawesi Tengah menjadi satu-satunya provinsi daerah penghasil migas yang APBD-nya rendah, hanya kurang lebih Rp2 triliun per tahun, tempat dimana tiga blok migas yakni Matindok, Senoro, Toili plus dengan hilirisasi Liquid Natural Gas berada," kata Ahmad M Ali.

Dia juga menyesalkan karena sejumlah instrumen migas yang dapat memberikan manfaat daerah juga jatuh ke tangan swasta. Seperti pengelolaan amoniak untuk pabrik pupuk juga jauh dari akses badan usaha daerah.(skd) 

Editor: Adha Nadjemudin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga