Rabu, 20 September 2017

Menkeu: dividen BUMN 2018 ditargetkan Rp43,69 triliun

id menkeu
Menkeu: dividen BUMN 2018 ditargetkan Rp43,69 triliun
Menkeu Sri Mulyani (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan usul target setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp43,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. 

"Kami minta untuk RAPBN 2018 ditargetkan total dividen BUMN sebesar Rp43,69 triliun," kata Sri Mulyani, yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat pembahasan dividen BUMN bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu.

Usul tersebut naik 6,6 persen dari target dividen BUMN dalam RAPBN 2017 sebesar Rp41 triliun. 

Sri Mulyani merinci, total target dividen itu meliputi kontribusi 26 BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Tbk) sebesar Rp23,14 triliun, 81 BUMN non-terbuka sebesar Rp19,53 triliun, 18 BUMN yang kepemilikan saham pemerintahnya minoritas sebesar Rp112 miliar dan lima BUMN di Kementerian Keuangan sebesar Rp906 miliar.

Kendati demikian, ia menjelaskan, ada sejumlah BUMN yang masih bebas dari kewajiban menyetor dividen lantaran mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

BUMN yang rugi secara operasional karena kalah persaingan dan efisiensi adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Perum Bulog, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT PAL dan PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) Tbk.

Berikutnya, PT Infofarma (Persero) Tbk,PT Balai Pustaka (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), Perum PFN dan PT Berdikari (Persero).

Ada pun BUMN yang telah lama merugi dan dalam proses restrukturisasi di antaranya PT Nindya Karya, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Survey Udara Penas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Iglas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Djakarta Lioyd (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Varuna Tirta Prakarsya (Persero) dan PT Primissima (Persero).

"Kita berharap bahwa kinerja dari BUMN-BUMN ini baik yang telah menghasilkan dividen maupun yang belum bisa menghasilkan dividen, sangat bisa terus menerus diperbaiki dan diukur, sehingga dari sisi optimalisasi keuangan negara dan terutama manfaatnya bagi ekonomi masyarakat bisa dipertanggungjawabkan," katanya. (skd)

Editor: Adha Nadjemudin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga