Legislator: Kisruh Warga Dan PDAM Palu Berakhir

Palu, (antarasulteng.com) - Legislator DPRD Kota Palu H. Nanang menyatakan kisruh antara warga Dusun Watutela, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Palu telah berakhir dan menemukan jalan keluar.

"Pertemuan yang dilakukan Kamis (29/8) malam, antara warga dengan pihak PDAM Palu oleh Direktur PDAM Kurniawansyah, mendapatkan titik temu yang telah disepakati bersama," kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu di Palu, Minggu.

Meski sempat terjadi perdebatan panjang, namun warga dapat mengendalikan emosi hingga dialog tersebut berjalan sampai selesai dan menghasilkan 10 item kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani bersama.

Kesepakatan itu antara lain, pelayanan air bersih khusus bagi warga Vatutela, dapat mengambil tepingan atau cantolan pada pipa PDAM Kota Palu dengan batas penggunaan pipa dua inci yang tidak melewati Instalasi Pengelolaan Air (IPA), untuk mengaktifkan kembali pipa masyarakat yang telah ada. Bagi masyarakat yang tidak berkeinginan lagi berlangganan ke PDAM, dapat memanfaatkan pipa air masyarakat.

Bagi masyarakat yang masih ingin berlangganan ke PDAM, diharapkan dapat berkoordinasi ke kantor Pelayanan PDAM Kota Palu.

Bagi pelanggan PDAM di wilayah Vatutela yang telah dilakukan pemutusan sambungan, diharapkan konfirmasinya ke Kantor PDAM apakah masih berlangganan atau tidak.

Sebagai legislator yang terpilih dari wilayah itu, Nanang memberikan apresiasi pada kedua pihak, karena siap duduk bersama mencarikan solusi atas masalah yang ada.

Nanang berharap, kedua pihak harus konsisten atas hasil dari rapat telah disepakati, agar tidak terjadi lagi masalah serupa di kemudian hari.

Sebelumnya, warga Vatutela memprotes keras pihak PDAM yang melakukan pemutusan sambungan air ke rumah mereka. Warga juga keberatan karena pembayaran beban air pada mereka yang tinggi, padahal sumber air berada di daerah mereka.

Sementara pihak PDAM berdalih pemutusan itu dilakukan karena terjadi tunggakan pembayaran yang tidak bisa ditolerir, tindakan tegas itu dilakukan sebagai bentuk langkah perbaikan manajemen diinternal PDAM yang terancam bangkrut. (FZI)