Rabu, 20 September 2017

Pemda Diminta Proaktif Tangani Banjir di Parimo

id Banjir, Parimo
Pemda Diminta Proaktif Tangani Banjir di Parimo
Salah satu banjir yang pernah melanda Parigi Moutong mengakibatkan jembatan trans Sulawesi putus.(Foto : ANTARA/Hamzah)
"Butuh perbaikan, selain diperbesar, mungkin dinaikkan lagi tingginya dari permukaan jalan, karena plat deuckernya tidak mampu menampung debit air. Sehingga kalau hujan airnya meluber ke jalan raya, dan pastinya jalan juga jadi ikut rusak,"
Palu (antarasulteng.com) - Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng maupun Kabupaten Parigi Moutong proaktif dalam menanggulangi bencana banjir di wilayah tersebut.

"Yang harus dilakukan yakni mengusahakan anggaran ke pemerintah pusat, guna menanggulangi kondisi yang terjadi di wilayah utara Kabupaten Parimo, khususnya saat musim hujan," kata Anggota DPRD Sulteng dari Daerah PemilihanParigi Moutong Ibrahim Hafid saat dihubungi dari Palu, Minggu.

Bagian utara Parimo tersebut adalah wilayah Pantai Timur yang meliputi beberapa tempat seperti di Kecamatan Palasa, sebagian Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tomini, Taopa dan Malino.

Ketika musim hujan tiba, kata Ibrahim, sebagian besar wilayah ini terendam air. Selain debit air yang cukup besar akibat curah hujan, juga sistem drainase yang buruk bahkan ternyata ada pula sebagian wilayah yang sama sekali belum ada drainasenya.

"Masalah saat ini di Parimo, kalau hujan, pasti terjadi banjir di desa-desa karena daya tampung drainase sangat kecil," ungkapnya.

Dia juga menyampaikan kondisi sungai di Desa Taopa yang mengalami abrasi. Ketika terjadi banjir, sungai tersebut mengisikis lahan pertanian warga. Olehnya, kata dia, bukan hanya pemasangan bronjong, tapi perlu ada pembuatan talud di sepanjang sungai tersebut agar tidak mengancam permukiman warga.

"Jadi sudah banyak lahan pertanian yang runtuh terkikis air. Selain itu, rata-rata sungai di wilayah Parimo juga sudah mengalami pendangkalan, sehingga kalau musim hujan, airnya meluap ke permukiman. Khusus sungai yang mengalami pendangkalan ini dibutuhnya normalisasi secepatnya," tuturnya.

Politisi Partai NasDem itu juga menyingggung keberadaan plat deucker di wilayah itu.

"Butuh perbaikan, selain diperbesar, mungkin dinaikkan lagi tingginya dari permukaan jalan, karena plat deuckernya tidak mampu menampung debit air. Sehingga kalau hujan airnya meluber ke jalan raya, dan pastinya jalan juga jadi ikut rusak," tambahnya.

Menurutnya, karena wilayah yang terancam itu adalah daerah transmigrasi, maka statusnya menjadi jalan negara, yang notabene penganggarannya melalui APBN.

"Maka selayaknya, Pemerintah Kabupaten Parimo dan Pemerintah Provinsi Sulteng harus proaktif mendesak secepatnya atau paling tidak mencarikan peluang dana nasional untuk perbaikan drainase, atau bahkan pembangunan drainase yang belum ada," katanya.

Dia juga berharap, Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang mengurus persoalan tersebut agar segera bertindak secepatnya. 

Editor: Adha Nadjemudin

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga