Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing, menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.
"Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," kata Menlu RI, Retno Marsudi dalam pertemuan tersebut di Naypyidaw, Myanmar, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin.
Pertemuan Menlu Retno dengan Jenderal Hlaing berlangsung lebih dari satu jam. Pertemuan tersebut merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.
Menlu RI menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan yang terjadi di Rakhine telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memakan banyak korban meninggal, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal.
"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," ujar Menlu Retno.
Dalam pertemuan itu, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar U Min Aung Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Dia menyampaikan bahwa otoritas keamanan Myanmar terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal itu, Menlu RI mengharapkan agar otoritas keamanan Myanmar dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menlu Retno menekankan bahwa keamanan dan stabilitas di Rakhine state sangat diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan, termasuk upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine state, antara lain pembangunan rumah sakit di Marauk U; program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi; dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
"Para LSM Indonesia telah lama bekerjasama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang," tutur Menlu RI.
Lebih lanjut, Retno menekankan agar akses bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan saat ini dapat segera dibuka, khususnya bagi LSM Indonesia yang berniat membantu kemanusiaan dapat diberikan.
"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," lanjut Menlu Retno.(skd)
Berita Terkait
Menlu RI: Dewan HAM PBB harus tangani pelanggaran Israel atas Palestina
Selasa, 27 Februari 2024 11:56 Wib
Menlu RI terima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari PWI
Rabu, 21 Februari 2024 11:21 Wib
Menlu Retno bicara soal Palestina di ICJ pada 23 Februari
Senin, 19 Februari 2024 7:28 Wib
Menteri Luar Negeri: Penyelenggaraan pemilu di luar negeri sepenuhnya wewenang KPU
Rabu, 14 Februari 2024 13:13 Wib
Bertemu Menlu Belanda, Retno bahas ekonomi hingga Palestina
Kamis, 1 Februari 2024 8:17 Wib
Wapres: Aksi "walk out" Menlu Retno tegaskan RI dukung Palestina
Minggu, 28 Januari 2024 9:51 Wib
Menlu RI "walk out" ketika Israel sampaikan pernyataan di DK PBB
Kamis, 25 Januari 2024 12:15 Wib
Menlu Retno ingatkan mandat DK PBB untuk perdamaian Palestina
Rabu, 24 Januari 2024 8:51 Wib