Astana, Kazakhstan (antarasulteng.com) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan
Pemerintah Indonesia siap menjadi mediator yang menjembatani
negara-negara Islam untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.
"OKI berharap mengajak Indonesia bekerja sama untuk bisa
menyelesaikan kasus di Rohingya. Saya katakan nanti bisa kita bicarakan
programnya dengan Sekjen OKI," kata Wapres usai Konferensi Tingkat
Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI) pertama tentang ilmu
pengetahuan dan teknologi di The Palace of Independence di Astana,
Kazakhstan, Minggu.
Wapres mengatakan, terkait krisis yang terjadi di negara bagian
Rakhine, Myanmar tersebut sebenarnya Indonesia sudah melakukan apa yang
negara lain tidak bisa lakukan karena negara lain sulit masuk ke
Myanmar.
"Indonesia yang setiap saat bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar," tambah Wapres.
Sebelumnya dalam pembukaan KTT OKI tentang Iptek Presiden
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev selaku ketua penyelenggara juga turut
menyinggung tentang krisis di Myanmar.
"Kita peduli pada Myanmar, kami juga akan membuka dialog untuk
membahas masalah ini di forum PBB," kata Presiden Nazarbayev.
Juga akan membawa penyelesaian krisis tersebut ke Komisi HAM PBB
untuk mencari kebenaran dan melakukan investigasi independen terhadap
kekerasan dan hukum HAM internasional.
Selain itu juga mengharapkan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan
akar masalah dari krisis tersebut termasuk masalah kewarganegaraan dan
hak-hak warga Rohingya.
KTT OKI tersebut juga menghasilkan kesimpulan bahwa penting bagi
Pemerintah Myanmar untuk menangani masalah pengungsi untuk memulangkan
kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine secara aman, terlindungi
dan bermartabat.
OKI juga mendesak negara-negara anggota dan organisasi internasional untuk memperjuangkan pemulangan pengungsi ke PBB.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala negara diantaranya,
Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan,
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Bangladesh Abdul Hamid,
Presiden Guinea Alpha Conde, Presiden Republik Islam Pakistan Mamnoon
Hussain serta Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz juga meminta
agar komunitas internasional untuk melanjutkan kerja sama dengan
Pemerintah Myanmar untuk melindungi minoritas muslim di teritorial
tersebut.(skd)
Berita Terkait
JK: Pengaturan pengeras suara masjid sudah DMI lakukan sejak lama
Minggu, 10 Maret 2024 18:45 Wib
Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati
Jumat, 1 Maret 2024 7:47 Wib
JK pastikan dampingi Anies berkampanye di Sulsel
Rabu, 17 Januari 2024 9:25 Wib
JK ingatkan jadi pemimpin jangan emosional
Rabu, 10 Januari 2024 15:15 Wib
JK sebut pendukung AMIN mau berjuang walau alami keterbatasan
Rabu, 10 Januari 2024 14:57 Wib
Capres Ganjar akui sudah lama tahu JK dukung AMIN
Kamis, 21 Desember 2023 6:41 Wib
JK dukung pasangan Anies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 8:52 Wib
JK ingatkan pentingnya jaga stabilitas politik dan ekonomi
Rabu, 15 November 2023 15:14 Wib