Gubernur Harapkan Pendidikan Hukum Berkeadilan Dan Humanis

Palu,  (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berharap dunia pendidikan hukum khususnya hukum acara perdata baik secara teori maupun prakteknya perlu memiliki wadah untuk membangunnya agar berkeadilan dan humanis.

"Wadah itu nantinya diharapkan dapat secara aktif membantu meningkatkan penyebaran pendidikan hukum dan kualitas sumber daya manusia," kata gubernur dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Nasional IV Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (Adhaper) di Aula IT Center Universitas Tadulako, Selasa.

Gubernur Longki juga memberikan apresiasi atas visi-misi dari Adhaper yang ingin menjadikan dosen hukum acara perdata yang professional dan dinamis.

Selain itu, misi Adhaper yakni melakukan pertukaran informasi dan data based sesame anggota serta pihak lain yang tidak mengikat. Kemudian pembinaan serta pemberdayaan anggota untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar hukum acara perdata sehingga secara akademik, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan dunia hokum acara perdata di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ronny Sompie, sekaligus membuka kongres secara resmi, ditandai dengan pemukulan gong.

Kehadiran Dirjen Imigrasi dimanfaatkan pula oleh Gubernur Sulteng untuk berbagi informasi terkait banyaknya warga negara asing (WNA) yang masuk di Sulteng sebagai pekerja.

Gubernur mencontohkan WNA yang masuk di Sulteng sebagian besar berada di Kabupaten Morowali dan Banggai, dengan daerah asal Korea dan Jepang.

Selain itu, WNA dari seluruh penjuru dunia juga masuk di Kabupaten Tojo Unauna dengan tujuan berwisata sehingga pemerintah daerah merasa khawati dengan masuknya WNA itu, dapat berindikasi terhadap masuknya hal-hal negatif seperi narkotika dan kelompok-kelompok radikal yang ingin mengacaukan Sulteng.

Gubernur Sulteng berharap Dirjen Imigrasi dapat membuka pos-pos pemantauan di tempat-tempat tersebut, sehingga proses pemantauan dapat lebih intensif.

Di akhir acara pembukaan kegiatan itu, Gubernur Sulteng bersama Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan penandatangan atas peluncuran jurnal Tadulako Law Review (Tarlev). (skd)